.webp)
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menjelaskan soal penurunan kasus dan angka kematian akibat COVID-19 di kotanya selama PPKM Darurat. Namun ia mengakui angka kematian masih tinggi meski ada penurunan.
Pria yang akrab disapa Hendi itu mengatakan selama PPKM Darurat mulai 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021, angka kasus COVID-19 hingga Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit menurun.
"Mengenai penderita COVID-19 di Semarang tanggal 3 Juli ada 2.349 (kasus). Hari kemarin sudah turun jadi 1.892. BOR-nya pada 3 Juli kita tahu rumah sakit penuh di mana-mana. RS BOR-nya 94 persen, ICU 96 persen. Hari ini tingkat rumah sakit BOR-nya 57 persen. ICU masih cukup tinggi di angka 84 persen tapi isolasi terpusat yang kita buat hari ini BOR tinggal 24 persen. Tadi saya cek 21 RS di Kota Semarang ada 3 yang posisinya penuh yaitu. RS Permata Medika, Telogorejo, dan Pantiwilasa. Lainnya alhamdulillah mulai punya cadangan kamar walau ICU penuh," kata Hendi di Balai Kota Semarang, Rabu (21/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian untuk angka kematian, Hendi menjelaskan juga ada penurunan namun masih tinggi sehingga kemungkinan menjadi penilaian pemerintah pusat memasukkan Kota Semarang dalam level 4.
"Tingkat kematian, pada tanggal 3 Juli atau pada minggu 26 yang meninggal 340. Mendekati tanggal 20 atau minggu ke 28 dalam seminggu 271. Turun, tapi meski begitu secara persentase angka kematian 6,2 persen turun dari 6,4 persen pada tanggal 3 Juli. Jadi ini menurut catatan teman-teman di pusat, terutama Pak Menkes masih di atas rata-rata nasional. Karena maksimalnya 5 persen, kita 6,2 persen. Mungkin ini yang sebabkan Semarang masuk level 4," jelasnya.
Meski demikian, jika angka kasus dan kematian bisa terus turun selama PPKM level 4 dan 3 yang berlaku hari ini sampai 25 Juli 2021 maka kelonggaran aturan bisa diberikan. Karena setelah tangga 25 Juli 2021 pemerintah daerah punya wewenang soal aturan PPKM.
"Setelah 25 Juli apabila ada hal-hal hasil kedisiplinan dan prokes yang baik, vaksinasi yang cepat, angka menurun, maka tiap daerah dimungkinkan untuk melakukan modifikasi terkait peraturan-peraturan yang selama ini dianggap masyarakat cukup ketat, Misalnya untuk restoran, PKL, pedagang, pasar dan lainnya setelah tanggal 25 daerah dimungkinkan mengatur sendiri namun rambunya adalah hasil daripada data-data yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat," tandasnya.
Saat ini Pemkot Semarang sedang menyiapkan metode pendekatan vaksinasi ke warga dengan menggelar di aula kantor kelurahan. Untuk tahap awal ada 4 kelurahan di kecamatan Banyumanik yaitu Kelurahan Srondol Wetan, Srondol Kulon, Pudak Payung, dan Banyumanik.
"Itu kelurahan di wilayah Kecamatan Banyumanik yang penderitanya tinggi. Jadi akan habiskan 1-2 minggu untuk warga di sekitar agar percepatan vaskin di aula kelurahan masing-masing. Akan cek dulu dengan kekuatan 500 orang, jadi per jam 100 orang," jelas Hendi.
Ia menambahkan untuk bantuan sosial warga yang terdampak PPKM Darurat, Pemkot Semarang sudah membagikan 96 ribu paket sembako. Selain itu ada kabar soal BST yang sudah turun dan tinggal dibahas pembagiannya agar tidak menimbulkan kerumunan.
"Bansos sambil menunggu bantuan kementerian pusat kita kemarin sempat meluncurkan 96 ribu paket bantuan sosial berupa sembako. Kabar baiknya PT Pos sudah kabarkan BST untuk 113 ribu KK di Semarang anggarannya sudah turun. Saya akan ketemu PT Pos soal pendistribusian. Paling aman door to door, tapi kecepatannya berbeda. Akan diskusikan secara teknis," katanya.
