Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengurungkan rencana lockdown karena pertimbangan keterbatasan anggaran. DPRD DIY menilai lockdown menimbulkan konsekuensi terkait anggaran seperti yang disebutkan dalam UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
"Untuk pemulihan ekonomi dan untuk mempertahankan ekonomi berjalannya itu, APBD kita sudah terkuras," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana saat kepada wartawan di gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Selasa (22/6/2021).
Dia menegaskan Pemda DIY saat ini memang tidak memiliki anggaran. Jika Yogyakarta harus lockdown atau karantina wilayah, Pemda DIY harus meminta bantuan dari pemerintah pusat. Seperti yang terjadi pada saat awal pandemi Corona lalu.
"Sekalian itu saya menyampaikan itu memang kita nggak ada anggaran. Kalau kita harus melaksanakan lockdown, harus berkonsultasi anggaran," katanya.
Menurutnya jika pemerintah pusat tidak memberikan lampu hijau karantina wilayah atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), otomatis daerah pasti akan mengalami kesulitan.
"Tetapi kalau di sini adalah kita menghormati apa yang disampaikan gubernur dalam sapa aruh, menyampaikan kepada warga masyarakat tentang kondisi yang ada saat ini apa yang ada di masyarakat saat ini kondisi COVID-19 betul-betul genting," katanya.
Selain itu dia menyoroti kasus Corona di Yogyakarta yang berada di atas angka rata-rata nasional. Angka kematian Corona di Yogyakarta juga terus meningkat.
"Saya yakin sebenarnya kasus yang terjadi di lapangan lebih tinggi daripada kasus yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan (DIY)," ujarnya.
Tonton Video: 14 Pegawai Pemkot Yogya Terpapar COVID-19, Operasional Tetap Normal
(sip/ams)