Corona Mengganas, Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius Pemerintah!

Yogyakarta -

Lonjakan kasus positif Corona di Indonesia maupun lima provinsi di Pulau Jawa menuai keprihatinan banyak pihak. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung rencana baik pemerintah pusat maupun daerah untuk membuat kebijakan lebih tegas terkait kondisi tersebut.

"Kondisi sangat memprihatinkan ini perlu perhatian super serius khususnya dari pemerintah pusat dan daerah maupun seluruh rakyat Indonesia. Pandemi ini nyata dan telah meluas di hampir seluruh negara," tutur Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Haedar menyoroti lonjakan kasus positif COVID-19 saat ini juga meningkatkan korban meninggal terkait COVID-19 menyentuh angka 53.753 jiwa di Indonesia. Sedangkan di tingkat dunia, lanjut Haedar, jumlah korban meninggal mencapai 3.850.267. Semakin bertambahnya kasus COVID-19 tersebut, kata Haedar, semestinya menjadi peringatan keras dan sangat serius bagi semua pihak agar tidak lengah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintah secara khusus harus semakin memastikan jaminan perlindungan para dokter, tenaga kesehatan, dan petugas di seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta yang sampai saat ini semakin berat bebannya dalam menangani pasien COVID-19. Termasuk dalam memastikan suplai oksigen dari para vendor yang harus dituntut lebih bekerja keras, sebagaimana para petugas rumah sakit telah bekerja keras," tutur Haedar.

Haedar juga mewanti-wanti pemerintah untuk memperhatikan beban secara berlebihan kepada pihak rumah sakit serta para dokter dan tenaga kesehatan. Sampai saat ini tenaga kesehatan semakin kewalahan selaku benteng terakhir melawan pandemi COVID-19.

"Penting ditambah dan diperluas sarana-prasarana isolasi oleh pemerintah agar semakin mencukupi, mempermudah, dan mengintensifkan usaha penanganan COVID-19, kata dia.

"Khusus di bidang pendidikan, penting ditinjau ulang kebijakan untuk mulai membuka sekolah offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat saat ini. Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya," jelas Haedar.

Selain itu, Haedar berharap pemerintah bisa bekerja sama dengan semua pihak untuk bisa mendapatkan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan terobosan dalam penyelenggaraan pembelajaran online yang tepat sasaran. Tentunya, menurut Haedar, disertai kesungguhan dan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk tanggung jawab orang tua dan masyarakat.

"Kondisi darurat meniscayakan pendekatan dan kebijakan yang khusus dan ekstra, yang memerlukan keseriusan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan semua penyelenggara lembaga pendidikan di Indonesia. Institusi keluarga diharapkan peran dan tanggung jawabnya dalam menyukseskan pembelajaran online karena sejatinya kewajiban mendidik itu berada pada orang tua," katanya.

Pesan PP Muhammadiyah untuk Kemendikbud...

Ia menyarankan, khusus terkait anak-anak yang di lingkungan keluarga dengan fasilitas untuk belajar secara online yang terbatas, Kemendikbud dituntut memiliki kebijakan dan langkah terobosan yang memberi solusi.

"Hal itu sebagai wujud kewajiban konstitusional pemerintah kepada anak terlantar dan orang-orang miskin yang harus ditanggung oleh negara," tegas Haedar.

Selanjutnya Haedar juga bicara soal penanganan masalah ekonomi terutama bagi warga bangsa yang terkena dampak akibat COVID-19. Pemerintah dinilai harus lebih memberi perhatian dengan melakukan langkah-langkah dan program khusus. Haedar menilai pemulihan ekonomi mesti sejalan dan tidak mengorbankan usaha penanganan COVID-19 yang menyangkut penyelamatan jiwa dan kesehatan warga negara.

"Khusus kepada warga dan komponen bangsa diajak untuk bersama-sama mengatasi COVID-19 sebagai wujud tanggung jawab kolektif dalam menghadapi musibah global ini. Kedepankan disiplin menaati protokol kesehatan secara bertanggung jawab demi keselamatan bersama," tutur Haedar.

Selanjutnya, Haedar berharap jiwa gotong royong terwujud dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Termasuk dalam ikut meringankan beban para tenaga kesehatan maupun membantu sesama yang terdampak oleh pandemi.

Ia menjelaskan, kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak produktif sekaligus menyebabkan terjadi dan meluasnya rantai penularan harus dihentikan. Begitu pun dengan pernyataan-pernyataan kontroversial dari para elite dan warga terutama melalui media massa dan media sosial yang membuat gaduh, pertentangan, dan mendorong masyarakat tidak percaya COVID-19 dan vaksinasi.

"Pandangan-pandangan kontroversial tersebut berpotensi memicu warga masyarakat menjadi abai dan melanggar protokol kesehatan atau bersikap tidak peduli terhadap keadaan dan usaha mengatasi pandemi COVID-19. Buktikan bahwa bangsa Indonesia itu cerdas, berilmu, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kebersamaan yang dapat menjadi kekuatan positif yang penting dalam kehidupan kebangsaan dalam menghadapi COVID-19," katanya.

Halaman 1 2

Selanjutnya