Kapal Pesiar dan Pesta Seks, Skandal Dana COVID di Polandia

Oposisi konservatif di Polandia menuduh pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Donald Tusk terlibat dalam skandal penyalahgunaan dana pemulihan Covid-19 dari Uni Eropa (UE). Duit tersebut seharusnya ditujukan untuk membantu usaha kecil di sektor perhotelan dan restoran usai pandemi Corona.

Selama beberapa minggu terakhir, partai konservatif dan oposisi terbesar Polandia, Partai Hukum dan Keadilan (PiS), mengulas isu penyalahgunaan anggaran secara nasional. Ketua PiS, Jaroslaw menyebutnya sebagai "Skandal besar".

Kejaksaan Eropa (EPPO) lakukan penyelidikan.

Secara keseluruhan, Polandia menerima bantuan pemulihan pandemi dari UE senilai hingga 59,8 miliar euro atau sekitar Rp1.100 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari dana hibah sebesar 25,3 miliar euro atau 480 triliun rupiah dan pinjaman berbunga rendah sebesar 34,5 miliar euro (Rp654 triliun).

Tuduhan yang diajukan oleh oposisi merujuk pada sebagian anggaran yang telah cair.

Sekitar 1,2 miliar zloty (Rp5,3 triliun) dialokasikan khusus untuk mendukung usaha kecil di sektor perhotelan dan restoran yang terdampak pandemi COVID-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 110 juta zloty (Rp489 miliar) telah dicairkan dan diduga telah disalahgunakan.

Dana Pemulihan Corona untuk klub seks?

Namun media yang terkait PiS, menyebut dana tersebut digunakan untuk membiayai kapal pesiar, sauna, solarium, mebel kantor baru, lapangan tembak virtual, kursus permainan kartu daring, bahkan klub dewasa. Koalisi partai pemerintahan beserta PM Donald Tust disebut turut dapat bagian.

"Alih-alih menstimulasi ekonomi, dana rekonstruksi ini menjadi skandal besar: perahu layar, solarium, acara di luar ruangan, dan mesin kopi,"tulis politisi PiS Kaczynski di X lanjut politisi oposisi tersebut.

Tusk di bawah tekanan

Para polisi PiS mendesak pembentukan tim khusus kejaksaan untuk menyelidiki kasus ini. Anggota parlemen Jacek Sasin bahkan telah mengajukan tuntutan yang ditujukan khusus kepada Tusk, mengatakan perdana menteri "tidak dapat berpura-pura tidak terlibat dalam hal ini." Bagi Wakil Ketua PiS Tobiasz Bochenski, kasus ini adalah "skandal terbesar sejak transisi demokratis tahun 1989".

Selama kampanye pemilu, sebagai pemimpin oposisi, Tusk pernah berjanji untuk memastikan Polandia menerima dana Uni Eropa yang tadinya diblokir oleh Komisi Eropa. Pemblokiran tersebut ditetapkan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintahan PiS.

Meskipun pemerintahan Tusk belum sepenuhnya memulihkan hukum di Polandia, Tusk berhasil mendapatkan kepercayaan dari Brussel untuk mendapatkan dana tersebut.

Dana pemulihan kuatkan ekonomi Polandia

Dana pemulihan telah berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan ekonomi Polandia selama 18 bulan terakhir, tulis majalah berita mingguan Polandia, Wprost, di laman editorialnya. Tapi "skandal tersebut telah merusak citra pemerintahan Tusk."

Menanggapi tuduhan itu, Tusk menegaskan "tidak akan mentolerir penyalahgunaan dana bantuan Corona". Ia pun menekankan bahwa pemeriksaan awal tidak menemukan adanya korupsi atau penyalahgunaan dana. Menurutnya, yang terjadi lebih merupakan "pengelolaan dana yang kurang teliti."

Tusk juga mengumumkan hal ini mungkin akan berdampak pada perubahan posisi menteri, tetapi sejauh ini, Katarzyna Pelczynska-Nalecz, Menteri Dana Pembangunan dan Kebijakan Regional, masih menjabat.

Ia adalah salah satu pemimpin partai Polska 2050, yang dalam pemerintahan koalisi Tusk, dan tanpa Nalecs, Tusk tidak memiliki mayoritas suara di parlemen.

Apakah oposisi turut andil dalam skandal ini?

Tusk melihat PiS bertanggung jawab atas skandal ini: Pemerintahan sebelumnya "memberikan waktu yang sangat sedikit kepada kabinetnya untuk mengalokasikan dana kepada perusahaan-perusahaan Polandia". Untuk memenuhi tenggat waktu, kementerian yang dipimpin oleh Pelczynska-Nalecz "melonggarkan prosedur agar masyarakat dapat mendapatkan dana bantuan", jelas Tusk.

Selama dua tahun dana pemulihan Corona UE untuk Polandia sempat dibekukan karena pelanggaran PiS terhadap prinsip negara hukum. Komisi UE baru kembali mencairkan dana tersebut setelah pergantian pemerintahan.

Pencairan dana dihentikan sementara

Para pengusaha hotel dan restoran paling terdampak oleh skandal ini. Kementerian telah menunda pencairan dana bantuan ini hingga pemberitahuan lebih lanjut. Seluruh dokumen kontrak akan ditinjau kembali, memastikan kesesuaiannya dengan kriteria UE.

Ada juga kemungkinan untuk penarikan kembali dana bantuan, jika ditemukan hal yang mencurigakan dalam realisasinya. Hingga saat ini, kementerian telah menandatangani lebih dari 3.000 kontrak pemberian bantuan.

Program untuk industri perhotelan dan restoran hanya merupakan sebagian kecil dari total dana pemulihan yang dimiliki Polandia. Sebagian besar dana pemulihan akan digunakan untuk proyek-proyek terkait iklim, modernisasi transportasi kereta api, atau dialokasikan untuk penyedia energi dan rumah sakit. Setelah dana bantuan dapat kembali dikucurkan, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek pertahanan.

Presiden baru Polandia, Karol Nawrocki, juga menyuarakan pendapatnya tentang skandal dana Uni Eropa, "Rakyat Polandia berhak marah ketika mendengar uang publik dibelanjakan untuk solarium, sauna, dan kapal layar," ujarnya kepada stasiun televisi Polsat. "Tentu saja, pemerintah saat ini bertanggung jawab."

Politisi sayap kanan tersebut terus terang menyebut keinginannya menjatuhkan pemerintahan Tusk, sebelum pemilihan parlemen mendatang di tahun 2027.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizki Nugraha