Kalah lagi, Kalah lagi! Pemkot Solo Keok Lagi di Sengketa Sriwedari

Kuasa Hukum Pemkot Solo Wahyu Winarto saat memberikan keterangan soal perlawanan hukum terkait sengketa lahan Taman Sriwedari Solo, Selasa (26/5/2021). (Foto: Ari Purnomo/detikcom)

Gibran dapat masukan dari Jokowi dan FX Rudy

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku telah mendapatkan masukan dari Wali Kota terdahulu yakni Joko Widodo (Jokowi) dan FX Hadi Rudyatmo terkait langkah selanjutnya untuk memperjuangkan Sriwedari.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dapat masukan-masukan dari wali kota sebelumnya. Bapak (Jokowi) udah kemarin, Pak Rudy sudah. Terutama Pak Rudy, tadi masukannya banyak banget," kata Gibran di sela kegiatannya, Jumat (11/6).

Menurutnya, saran dari para kepala daerah terdahulu penting dia dengarkan. Sebab perjuangan mempertahankan Sriwedari sudah dilakukan sejak lama.

"Kan yang berjuang bukan hanya saya, dari zaman Pak Rudy, dari zamannya bapak (Jokowi), semua berjuang," ujar dia.

Namun Gibran enggan membeberkan masukan apa saja yang dia terima dari Rudy maupun Jokowi. Dia hanya menjelaskan masukan itu untuk memperkuat langkah Pemkot Solo untuk mempertahankan Sriwedari untuk warga Solo.

"Rahasia dulu, nanti-nanti. Pokoknya kita kawal, kita perjuangkan. Intinya untuk penguatan ke depannya," ungkap dia.

Untuk diketahui, Pemkot Solo masih berupaya untuk mempertahan aset Sriwedari meskipun peninjauan kembali sudah memenangkan ahli waris. Dua lahan yang diprioritaskan Pemkot agar bisa diselamatkan dari eksekusi yakni HP 26 dan HP 46.

HP 26 merupakan lahan bekas Rumah Sakit Jiwa Mangunjayan, yang sebelumnya merupakan lahan HP 8 yakni milik Kementerian Kesehatan yang sudah ditukar guling.

Kemudian HP 46 sebelumnya merupakan lahan HGB 73 atas nama Bank Pasar. Meski saat ini Bank Pasar sudah tidak ada, tetapi HGB itu masih tetap atas nama Perusda tersebut.

Halaman 1 2

Tampilkan Semua

(sip/sip)