.webp)
Ketua RT 92 Pedukuhan Lopati, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Bantul, DIY, angkat bicara soal adanya dugaan penolakan pemakaman pasien Corona sesuai prokes pada tanggal 1 Juni dan 18 Mei. Menurutnya hal itu karena miskomunikasi.
"Jadi pemakamannya kemarin (1 Juni) itu miskomunikasi. Penolakan itu tidak benar tapi ada miskomunikasi," kata Ketua RT 92, Kuswanto saat ditemui wartawan, Sabtu (5/6/2021).
Pasalnya, warga sempat menghubungi Satgas COVID-19 setempat sebelum pemakaman namun tidak merespons. Oleh sebab itu warga memakamkan jenazah, terlebih saat dimakamkan posisi jenazah berada di dalam peti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari warga sudah menghubungi satgas tapi kok tidak datang dan respons. Termasuk rumah sakit ada rambu-rambu kalau sudah di peti itu lebih aman gitu lho," ucapnya.
Selain itu warga yang ikut memakamkan jenazah berstatus positif COVID-19 itu terbilang sedikit. Mengingat persiapan pemakaman sendiri sudah dimulai sejak pukul 04.00 WIB.
"Dari jam kematian sampai dikuburkan itu tidak ada petugas. Yang memberi arahan itu nggak ada, padahal kita itu manut (nurut) saja kalau ada arahan," ucapnya.
Apalagi saat itu pihak keluarga panik karena jenazah tak kunjung dikuburkan. Untuk itu pihaknya yang melakukan pemakaman terhadap jenazah tersebut.
"Karena kan jamnya itu kan mas. Dari tengah malam sampai subuh itu kan, keluarga posisinya panik toh," katanya.
Selanjutnya: penjelasan warga soal provokator
"Jadi yang kasus pertama itu kan suspect keluarga sudah menandatangani prokes. Tapi ada beberapa warga punya pendapat lain," ucapnya.
Terlebih, hasil swab PCR jenazah dengan status suspek COVID-19 itu negatif. Hal itu yang dia nilai menjadi alasan Satgas COVID-19 tidak datang pada tanggal 1 Juni.
"Ya untungnya saja hasil yang keluar itu negatif, itu tanggal 18 Mei dan bukan di RT sini. Karena mungkin satgas sudah mangkel duluan, dalam satu kampung disamakan semua," lanjutnya.
Sementara itu, Panewu (Camat) Srandakan Anton Yuliyanto mengatakan terkait alasan warga soal miskomunikasi akan menjadi pendalaman oleh pihaknya. Hal ini untuk mengetahui fakta sebenarnya dari kasus ini.
"Dari pemberitaan sebelumnya FPRB kan sudah memyampaikan laporannya. Dan ini masyarakat berkesempatan menyampaikan apa yang terjadi waktu itu. Sehingga ada dua pernyataan yang berbeda yang ini masih harus didalami," kata Anton.
Dihubungi terpisah, Ketua FPRB Bantul, Waljito ketika dikonfirmasi mengaku menghormati bantahan yang disampaikan oleh Ketua RT 92 Lopati. Namun dia meminta sebaiknya menunggu fakta-fakta hasil penyelidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh penyidik Polres Bantul.
"Silahkan memberikan bantahan kepada media, namun fakta-fakta nantinya akan terungkap oleh penyidik apakah ada penolakan pemakaman secara protokol kesehatan atau tidak. Kami hanya mohon agar warga Lopati kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik," katanya.
Sementara itu, Pemkab Bantul melakukan swab PCR dengan sistem jemput bola terhadap 25 warga yang ikut dalam pemakaman nonprokes pada tanggal 1 Juni di Pedukuhan Lopati, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Bantul. Hasilnya hanya 6 warga saja yang datang untuk ikut swab tersebut.
Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul Muhammad Agung Kurniawan menyebut bahwa berdasarkan data ada 25 orang yang kontak erat denfan pemakaman jenazah pasien COVID-19 non prokes pada 1 Juni lalu. Namun data tersebut masih bisa berubah-ubah.
Panewu (Camat) Srandakan Anton Yulianto melanjutkan, dari data tersebut tidak ada 50% warga yang datang untuk mengikuti swab test. Menurutnya hal itu karena masih kurangnya kesadaran masyarakat. "Yang ikut (swab PCR) tadi 6 orang," ujarnya.
