Viral postingan wisatawan yang mengeluhkan harga pecel lele di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cagar Budaya turun tangan dan memastikan peristiwa itu bukan terjadi di Jalan Malioboro.
Ketua PPLM Desio Hartonowati mengatakan bahwa lokasi lesehan pecel lele yang dikeluhkan harganya itu bukan di Jalan Malioboro.
"Itu bukan dari anggota kami. Dipastikan itu merupakan pedagang dari kawasan Jalan Perwakilan yang tidak ada komunitas dan paguyubannya," kata Desio saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (26/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Desio menjelaskan, sebelum Lebaran dan libur panjang lalu, pihaknya bersama UPT Malioboro sudah melakukan pengecekan ke sejumlah pedagang. Tidak didapati harga yang tidak masuk akal dan semua terdokumentasi menu dan juga keterangan harga.
"Sebelum Lebaran kami juga sudah cek itu harga dari teman-teman dan yang paling tinggi itu Rp 18 ribu untuk pecel lele, itu sudah ada lalap sama sambelnya," ungkapnya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta untuk menindak tegas persoalan itu. Sebab, yang selalu kena getahnya adalah keseluruhan pedagang di kawasan Malioboro. Padahal, jika ada hanya satu atau dua oknum dan ternyata kasus yang viral ini tidak berada di Jalan Malioboro.
"Kami minta UPT dan pemerintah ada tindakan tegas karena kalau begini kami juga yang kena. Karena wisatawan ini kan saat menemukan harga tinggi di sekitaran Jalan Malioboro misalnya, itu bilangnya pedagang di Malioboro padahal bukan. Kami selalu awasi anggota dan kami foto itu harga menu setiap menjelang libur Lebaran atau libur panjang," katanya.
Sementara itu, Kepala UPT Malioboro Ekwanto mengaku sudah mendapat laporan soal kejadian yang viral itu. Dia menyebut bahwa kejadian itu tidak terjadi di Malioboro tapi di sekitar Jalan Perwakilan yang sudah masuk ke wilayah Kemantren Danurejan.
"Setelah dicermati ternyata locus-nya itu di lesehan Jalan Perwakilan, Ketua PPLM juga bilang bahwa H-1 daftar menu sudah dimonitoring dan aman, tidak ada yang di luar standar harganya. Jalan Perwakilan itu menjadi otoritas Kemantren Danurejan, akan segera kami ajak berkoordinasi," kata Ekwanto.
Diberitakan sebelumnya, viral postingan wisatawan yang mengeluhkan harga pecel lele di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta turun tangan.
Selengkapnya di halaman selanjutnya...
Keluhan tersebut viral di sejumlah media sosial, di antaranya Twitter dan TikTok. Salah satu akun membagikan keluhan seorang wisatawan yang mengaku harus membayar Rp 20 ribu untuk pecel lele dan Rp 7 ribu untuk nasi. Kemudian si wisatawan itu mau menambah lalapan dan sambal harus membayar Rp 10 ribu.
Pemkot Yogyakarta saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk bisa segera menindak tegas sesuai dengan kesepakatan antara Pemkot dengan PKL di Malioboro.
"Kami masih telusuri dan mencari tahu pedagangnya siapa. Tolong yang tahu di mana membeli dan kapan terjadi bisa diinfokan ke Pemkot Yogyakarta. Sebab jika itu benar, makanya sanksinya jelas dan tegas, yaitu ditutup selamanya," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, melalui keterangan tertulis, Rabu (26/5).
Ia menjelaskan, sesuai kesepakatan awal antara Pemkot dan PKL di Malioboro, siapapun yang menarik harga tidak sesuai ketentuan maka ancaman sanksinya sudah jelas.
"Saat itu juga ditutup dan tidak boleh berjualan selamanya di Malioboro," kata Heroe.
Sesuai dengan kesepakatan di internal komunitas Malioboro, lanjut Heroe, pedagang harus menampilkan daftar harga. Hal itu sebagai informasi bagi pembeli.
"Masih normal tidak, masih mampu membeli tidak dengan harga yang telah ditetapkan," jelasnya.
Jika ada pedagang yang mematok harga tidak normal, sesuai kesepakatan seluruh pedagang dan komunitas di Malioboro, menjadi tanggung jawab dari komunitas. Mereka wajib menertibkan anggotanya.
"Sebab jika itu benar, oknum-oknum itulah yang merusak nama Malioboro dan Yogyakarta. Tidak hanya harga makanan, petugas parkir atau lainnya, sudah menjadi kebijakan, akan ditindak tegas," tegasnya.
Oleh karena itu, Heroe mewanti-wanti kepada wisatawan untuk segera menghubungi petugas di Malioboro. Seperti Jogoboro maupun Satpol PP yang berada di lapangan. Sehingga persoalan tak hanya viral di media sosial tapi bisa langsung ditindaklanjuti saat itu juga.
"Jangan lupa juga soal data, agar tempatnya di mana, bukti harga yang tidak wajar untuk disiapkan. Karena itu sebagai bahan pemkot menindaklanjuti ke masing-masing komunitas," imbuhnya