Viral Wisatawan Keluhkan Harga Pecel Lele di Malioboro

Heri Susanto - detikNews
Rabu, 26 Mei 2021 16:26 WIB
Yogyakarta -

Viral postingan wisatawan yang mengeluhkan harga pecel lele di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta turun tangan.

Keluhan tersebut viral di sejumlah media sosial, di antaranya Twitter dan TikTok. Salah satu akun membagikan keluhan seorang wisatawan yang mengaku harus membayar Rp 20 ribu untuk pecel lele dan Rp 7 ribu untuk nasi. Kemudian si wisatawan itu mau menambah lalapan dan sambal harus membayar Rp 10 ribu.

Pemkot Yogyakarta saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk bisa segera menindak tegas sesuai dengan kesepakatan antara Pemkot dengan PKL di Malioboro.

"Kami masih telusuri dan mencari tahu pedagangnya siapa. Tolong yang tahu di mana membeli dan kapan terjadi bisa diinfokan ke Pemkot Yogyakarta. Sebab jika itu benar, makanya sanksinya jelas dan tegas, yaitu ditutup selamanya," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, melalui keterangan tertulis, Rabu (26/5/2021).

Ia menjelaskan, sesuai kesepakatan awal antara Pemkot dan PKL di Malioboro, siapapun yang menarik harga tidak sesuai ketentuan maka ancaman sanksinya sudah jelas.

"Saat itu juga ditutup dan tidak boleh berjualan selamanya di Malioboro," kata Heroe.

Sesuai dengan kesepakatan di internal komunitas Malioboro, lanjut Heroe, pedagang harus menampilkan daftar harga. Hal itu sebagai informasi bagi pembeli.

"Masih normal tidak, masih mampu membeli tidak dengan harga yang telah ditetapkan," jelasnya.

Jika ada pedagang yang mematok harga tidak normal, sesuai kesepakatan seluruh pedagang dan komunitas di Malioboro, menjadi tanggung jawab dari komunitas. Mereka wajib menertibkan anggotanya.

"Sebab jika itu benar, oknum-oknum itulah yang merusak nama Malioboro dan Yogyakarta. Tidak hanya harga makanan, petugas parkir atau lainnya, sudah menjadi kebijakan, akan ditindak tegas," tegasnya.

Oleh karena itu, Heroe mewanti-wanti kepada wisatawan untuk segera menghubungi petugas di Malioboro. Seperti Jogoboro maupun Satpol PP yang berada di lapangan. Sehingga persoalan tak hanya viral di media sosial tapi bisa langsung ditindaklanjuti saat itu juga.

"Jangan lupa juga soal data, agar tempatnya di mana, bukti harga yang tidak wajar untuk disiapkan. Karena itu sebagai bahan pemkot menindaklanjuti ke masing-masing komunitas," imbuhnya.

(rih/rih)