Begini Kelanjutan Kasus Dugaan Dobel Sertifikat Tanah Eks Walkot Semarang

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Jumat, 21 Mei 2021 14:58 WIB
Sidang Lapangan di tanah yang jadi obyek gugatan eks Wali kota Semarang, Sukawi Sutarip, Jumat (21/5/2021).
Sidang Lapangan di tanah yang jadi obyek gugatan eks Wali kota Semarang, Sukawi Sutarip, Jumat (21/5/2021). (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)
Semarang -

Sidang gugatan mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip, terhadap seorang pengusaha terkait dugaan sertifikat tanah dobel masih berlanjut. Kedua belah pihak merasa sebagai pemilik sah tanah tersebut. Seperti apa jalannya sidang?

Persidangan digelar di lokasi lahan yang sudah mulai dibangun oleh tergugat yaitu di daerah Bendan Ngisor, Semarang Selatan, Jumat (21/5/2021). Di lokasi, majelis hakim dan pihak penggugat, tergugat, dan turut tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalani sidang lapangan.

Mereka melihat data-data dan melakukan pengukuran. Sukawi Sutarip dan kuasa hukumnya tampak hadir di lokasi, sedangkan tergugat Tan Yangky Tanuputra diwakilkan kuasa hukumnya. Dalam sidang lapangan itu pihak tergugat menyebut tanah milik Sukawi bukan di lokasi tersebut, namun di sebelah selatan jalan.

"Sesuai yang diarahkan BPN berdasarkan data obyek penggugat milik Pak Haji Sukawi dengan SHM nomor 712 tidak di sini, melainkan di sebelah selatan jalan sehingga menurut kami BPN sudah tunjukkan ukuran sebenarnya dan letaknya tidak di sini. Kami keberatan sekali karena dengan demikian penggugat menunjukkan objek yang salah. Ini merugikan klien kami," kata kuasa hukum tergugat, Aryas Adi Suyanto, di lokasi, Jumat (21/5/2021).

Ia menjelaskan kliennya membeli tanah itu dari developer perumahan tahun 2017. Dalam dokumen disebutkan luas tanah milik kliennya yaitu 675 m2 dan saat ini sudah mulai ada pembangunan.

"Ini mau dibangun rumah huni," ujarnya.

Sementara itu, Sukawi menjelaskan dirinya sudah sejak tahun 1990-an memiliki 34 kapling tanah di sana. Saat itu, kata Sukawi, belum ada perumahan mewah di lokasi itu. Tiga bidang tanah sempat mengalami dobel sertifikat dengan indikasi tanah tumpang tindih. Proses hukum dilakukan dan Sukawi menang.

"Ini tidak mengada-ada, agar masyarakat paham. UU 22 itu BPN yang lantik Wali Kota. Kepala BPN (saat Sukawi masih Wali Kota Semarang) mengatakan, tanah bapak tumpuk, dia bilang akan mengurusnya. Jangan, karena saya masih Wali Kota, tidak elok. Saya bilang pas saya pensiun saja. Rumah sebelah sana ada tiga, sudah menang," jelasnya.

Di lokasi keempat ini, lanjut Sukawi, pihaknya terkejut karena tanah yang menurutnya sudah disertifikat miliknya malah terdapat bangunan. Langkah hukum kembali dia tempuh.

Dalam kesempatan itu, Sukawi mengaku kecewa dengan pernyataan BPN dalam sidang yang mengatakan kalau lahan yang jadi masalah saat ini bukan tanah tumpuk dan lahan miliknya bukan di lokasi tersebut. Padahal, lanjutnya, pengukuran hingga sertifikat keluar merupakan kerja BPN sendiri.

"Saya kurang pas pada saat pegawai BPN justru menganulir pekerjaannya sendiri. Boleh dikatakan kalau tumpuk ya tumpuk, tapi terus dikatakan dengan dalih lain, dia menganulir pekerjaan sendiri," ujarnya.

Saat ditanya apakah ada indikasi mafia tanah dalam perkara tersebut, Sukawi mengatakan dirinya belum bisa menuduhkan itu karena belum ada fakta valid yang bisa diungkap.

"Kalau saya tidak akan tuduh gitu (mafia tanah) karena belum punya fakta valid. Melihat (sertifikat) yang lama kok malah dianggap tidak ada bukti ukur. Kan yang membuat mereka (BPN), yang ukur mereka, yang simpan mereka," tandasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya...