Kapolres Purworejo Siap Dilaporkan soal Bentrok Demo Tambang di Wadas

Rinto Heksantoro - detikNews
Jumat, 30 Apr 2021 20:08 WIB
Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito
Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito (Foto: Rinto Heksantoro/detikcom)
Purworejo -

Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, akan melaporkan aparat kepolisian Purworejo ke Komnas HAM sebagai buntut bentrok demo tambang. Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito mengaku siap dilaporkan dan menilai rencana laporan terkait pelanggaran HAM itu tidak tepat.

"Adanya pihak-pihak yang merasa bahwa Polres Purworejo atau bahkan saya sendiri Kapolres melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat kemudian melaporkan itu wajar saja. Tapi bagi saya jika laporan tersebut dikaitkan dengan apa yang terjadi pada hari Jumat (23/4) kemarin ya saya rasa itu laporannya menurut saya kurang tepat," kata Rizal Marito saat ditemui di Kantor Setda Purworejo, Jumat (30/4/2021).

Meski begitu, Marito mengaku siap menghadapi laporan tersebut. Marito menyebut justru hak asasi polisi yang telah dilanggar saat terjadi bentrokan di Desa Wadas, Purworejo, Jumat (23/4) lalu.

"Artinya kalau memang dia menduga itu terjadi pelanggaran HAM saya rasa perlu juga fair atau seimbang, mungkin HAM-nya polisi yang pada saat itu dilanggar oleh mereka. Ya saya siap (menghadapi pelaporan)," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Yogi Nur Fadli menyebut ada dugaan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kapolres Purworejo. Dari catatan LBH, kata Yogi, Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito bersama anggotanya melakukan kekerasan terhadap warga.

"Ada lima peraturan perundang-undangan, baik hukum pidana maupun yang mengatur HAM telah dilanggar kepolisian. Untuk itu, kami bersama perwakilan warga Wadas yang menjadi korban akan mengirimkan surat ke Komnas HAM," kata Yogi saat diwawancarai di Kantor LBH Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, Kamis (29/4).

"Dari catatan dan analisis kami, Kapolres Purworejo beserta anggotanya telah melakukan pelanggaran HAM. Kami akan laporkan ke Komnas HAM melalui berkirim surat di Kantor Pos Besar (Yogyakarta)," lanjut dia.

Dalam laporan ke Komnas HAM tersebut, kata Yogi, disampaikan polisi diduga melanggar Undang-Undang (UU) No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. LBH juga menduga polisi telah melakukan penganiayaan terhadap sembilan orang warga dan pendamping hukum. Jumlah itu ditambah dengan 11 orang yang ditangkap.

"Kami menduga polisi melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP," jelasnya.

Yogi menyebut saat membubarkan massa, polisi diduga juga melanggar Pasal 170 KUHP karena bersama-sama melakukan kekerasan.

"Ancamannya dipenjara lima tahun. Selain ketiga aturan itu, UU No 39 tahun 1999 tentang HAM ada lima pasal," katanya.

(ams/rih)