9 Orang Luka Ricuh Tambang Purworejo, Polisi Dinilai Represif

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Sabtu, 24 Apr 2021 16:08 WIB
Ke-11 orang yang ditangkap usai aksi ricuh tolak tambang andesit di Purworejo akhirnya dibebaskan, Sabtu (24/4/2021) dini hari tadi
Penampakan 11 orang di Desa Wadas yang diamankan ke Mapolres Purworejo (Foto: Rinto Heksantoro/detikcom)
Purworejo -

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat ada tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Puworejo terhadap warga Desa Wadas yang menolak sosialisasi pemasangan patok penambangan batu andesit di Desa Wadas. Akibat tindakan represif itu, 11 orang ditangkap dan 9 orang luka-luka.

Dari 11 orang yang ditangkap dua orang di antaranya adalah Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) dan Asisten Pengabdi Bantuan Hukum (APBH) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. YLBHI menilai ada pelanggaran hukum serius dalam kasus ini.

"Ada pelanggaran hukum yang serius. Jadi polisi yang hadir di Wadas terindikasi melakukan tindak pidana. Pertama, melakukan kekerasan, kedua (melanggar) UU bantuan hukum, kemudian UU advokat," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati kepada wartawan dalam jumpa pers yang dilaksanakan secara daring, Sabtu (24/4/2021).

Asfinawati juga mempermasalahkan adanya pemeriksaan urine terhadap 11 orang yang ditangkap polisi imbas aksi tolak tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo. Menurutnya, hal itu termasuk dalam pelanggaran KUHAP.

"Jadi ada pelanggaran KUHAP sebenarnya yang dilakukan oleh para aparat dalam menjalankan fungsi-fungsi penyidikan. Seolah-olah mereka punya wewenang memeriksa urine. Tapi sebetulnya sumber dasar otoritas tidak ada karena kasusnya tidak ada," sebutnya.

Asfinawati mengatakan ada tindakan menghalang-halangi upaya bantuan hukum yang dilakukan oleh aparat. Termasuk penggunaan kekerasan, dan penggunaan wewenang penyidikan yang dia nilai serampangan.

"Jadi minimal yang kami tengarai ada 5 pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat saat itu," ungkapnya.

Asfinawati mengatakan pihaknya masih menunggu tindakan dari Polri dan presiden terkait peristiwa ini. Terlebih ada kekerasan yang dialami oleh warga maupun anggota LBH Yogyakarta.

"Apabila dalam waktu yang cukup tidak ada tindakan yang berarti maka kami sedang mempertimbangkan untuk menggugat Polri tapi juga Presiden, karena juga Presiden memiliki wewenang langsung kepada Kapolri," tegasnya.

Asfinawati mengatakan pihaknya juga tengah mempertimbangkan mekanisme pelanggaran HAM ke PBB. Upaya ini dilakukan agar tindakan represif aparat tidak berulang.

"Satu lagi kami juga akan mengadukan peristiwa ini ke mekanisme HAM PBB dan lain-lain dan jangan lupa Indonesia itu punya kewajiban untuk hak antipenyiksaan dan lain-lain dan kami akan mengadukan ini sebagai tindakan yang sudah berulang dan tidak sesuai dengan demokrasi Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Yogi Zul Fadhli menyebut tindakan represif aparat membuat 2 anggota LBH Yogyakarta terluka, mereka yakni Julian Dwi Prasetya dan Jagat. Keduanya termasuk dalam 11 orang yang diciduk polisi dan dibawa ke Mapolres Purworejo.

"Luka yang dialami Julian di bagian dahi. Dahinya memar warna merah karena kena pentungan polisi. Di bagian punggung ada luka lecet panjang. Sama bagian kanan atau kiri kepalanya ada benjol karena kepalanya kena pukulan. Satu kawan lagi yang bernama Jagat juga sempat dipukul polisi. Warga yang lain juga sama mengalami kekerasan," urainya.

Yogi menyebut setidaknya ada 9 orang dari warga Desa Wadas yang terluka akibat tindakan polisi. "Jadi total menurut data kami sementara sejak kemarin sore ada 9 orang yang luka itu dari warga dan kawan solidaritas, dan ada 11 orang yang kemudian dibawa ke kantor polisi," tambahnya.

Lebih lanjut, Yogi tengah mempertimbangkan akan mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak terkait. "Selalu ada kemungkinan ke sana (gugatan)," pungkasnya.

(ams/ams)