Guru Honorer di Bantul yang Tak Lolos PPPK Minta Diangkat Jadi PHL

Pradito Rida Pertana - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 18:36 WIB
Suasana audiensi antara guru honorer dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, Selasa (20/4/2021).
Suasana audiensi antara guru honorer dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, Selasa (20/4/2021). Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Bantul -

Belasan orang yang mewakili Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 Plus (GTKHNK35) Kabupaten Bantul mengadukan sulitnya menjadi CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) ke Komisi D DPRD Bantul. DPRD mendorong Pemkab mengangkat mereka jadi pegawai harian lepas atau honorer daerah (PHL).

"Kami memohon kepada pemerintah daerah (Bantul) untuk bisa membuat regulasi ke depannya. Mengangkat teman-teman yang tidak lolos PPPK menjadi honorer daerah (PHL)," kata Koordinator GTKHNK35 Kabupaten Bantul Prianiy saat ditemui di Kantor DPRD Bantul, Selasa (20/4/2021).

Pasalnya, dia dan rekan-rekan sejawatnya sudah mengabdi sebagai guru honorer selama bertahun-tahun. Untuk itu mereka meminta kejelasan terkait status sebagai guru di Bantul.

"Sebetulnya ini sudah bisa dilakukan dengan melakukan diskresi seperti yang dilakukan oleh Bupati Sukabumi. Bupati Sukabumi itu berani melakukan diskresi meskipun tidak ada pelarangan untuk pengangkatan honor daerah, nyatanya bupati Sukabumi mampu dan berani mengangkat 1.300 honorer jadi honorer daerah," katanya.

Prianiy menilai salah satunya cara dengan mendatangi DPRD Kabupaten Bantul. Tujuannya agar meminta DPRD Kabupaten Bantul membuat regulasi terkait pengangkatan guru honorer yang tidak lolos PPPK menjadi PHL.

"Nah ini kami harapannya mendorong, meski di sini regulasinya belum ada harapannya Komisi D bisa mengagendakan atau membuat regulasi terkait dengan pengangkatan honor daerah," ujarnya.

Terlebih saat ini di GTKHNK35 Kabupaten Bantul ada sekitar 500 guru honorer, jumlah itu terdiri dari jenjang SD dan SMP. Selain itu 500 orang tersebut tidak masuk PPPK dan tidak bisa mendaftar CPNS karena terganjal umur.

"Umur kami lewat 35 tahun dan berdasarkan UU ASN No.5 tahun 2014 kan itu tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Nah, begitu ada PPPK ternyata skemanya masih kami anggap banyak hal-hal yang merugikan," katanya.

"Di antaranya malah membuka kesempatan untuk fresh graduate, padahal dari awal P3K skemanya disiapkan untuk honorer, tapi kenapa malah buka untuk fresh graduate. Karena itu kami berharap yang fresh graduate kenapa tidak dialihkan saja ke CPNS, terus PPPK hanya khusus untuk honorer saja," imbuh Prianiy.

Menanggapinya, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul Enggar Surya Jatmiko mengaku akan berkoordinasi dengan Disdikpora Kabupaten Bantul agar meningkatkan slot guru honorer. Selain itu, dia meminta agar guru honorer tetap berjuang untuk lolos PPPK.

"Selain itu kami juga mendorong Pemkab (Bantul) agar menjadikan mereka PHL dengan gaji UMK Kabupaten Bantul," ucap Enggar di kesempatan yang sama.

Lihat juga video 'Dear Guru Honorer, Nadiem Tak Batasi Usia Ikut Seleksi PPPK':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya, tanggapan Disdikpora Bantul...