Perbatasan Bantul Dijaga Ketat, Bupati: Jangan Sampai Ada Pemudik Masuk!

Pradito Rida Pertana - detikNews
Senin, 12 Apr 2021 14:57 WIB
Bupati Kabupaten Bantul Abdul Halim Muslih, Senin (12/4/2021).
Bupati Kabupaten Bantul Abdul Halim Muslih, Senin (12/4/2021). (Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom)
Bantul -

Larangan mudik oleh Pemerintah pusat direspons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dengan melakukan penyekatan di perbatasan. Oleh sebab itu, Pemkab tidak menyediakan tempat karantina bagi pemudik yang nekat datang.

Bupati Kabupaten Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan lintas instansi Forkompinda. Hal ini untuk membahas terkait langkah-langkah pencegahan mudik dan pemudik yang datang.

"Misalnya perbatasan-perbatasan itu akan kita jaga. Oleh karena itu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terus menyosialisasikan larangan mudik ini," ucap Abdul Halim saat ditemui di Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Senin (12/4/2021).

Menyoal penyediaan tempat karantina bagi pemudik yang nekat datang ke bumi Projotamansari, Halim mengaku tidak akan menyediakannya karena pihaknya mengutamakan penyekatan di perbatasan.

"Tidak, kita tidak merencanakan untuk membuat karantina bagi pemudik itu tidak. Karena kita memilih pintu-pintu perbatasan di Bantul kita perketat," ujarnya.

"Kita awasi sehingga jangan sampai ada pemudik yang masuk ke Bantul. Ini demi keselamatan bangsa dan negara," lanjut Halim.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul Aris Suharyanta mengatakan pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Pemkab. Dia mengungkap ada tiga titik perbatasan utama di Bantul.

"Yang jelas kalau ada penyekatan kita siap, dan ini masih menunggu koordinasi. Kalau perbatasan itu biasanya di Srandakan, Jalan Parangtritis dan Piyungan," ucapnya.

Diwawancara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul Helmi Jamharis mengatakan tak ada larangan warga berbuka puasa bersama, asal tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Boleh (masyarakat buka bersama), diizinkan hanya dengan catatan menerapkan prokes (protokol kesehatan). Sekali lagi, bahwa kegiatan buber hanya untuk lingkungan jemaah setempat," kata Helmi Jamharis saat ditemui di Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, hari ini.

Izin tersebut, kata Helmi merujuk zonasi risiko penyebaran COVID-19 di Bantul. Mengingat secara zonasi RT, tidak ada masuk zona merah di Bantul.

Terlepas dari hal tersebut, untuk di lingkup Pemkab tidak menyelenggarakan acara buka bersama. Bahkan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati selama Ramadhan hanya diperkenankan di zona hijau.

"Pemkab Bantul di tahun ini tidak menyelenggarakan acara bukber dengan OPD atau BUMD, biasanya menyelenggarakan tahun ini tidak. Terus kunjungan bupati wakilbupati dalam rangka safari Ramadhan juga dipilih lokasinya yang zona hijau," ucapnya.

Kembali soal larangan mudik, dalam wawancara terpisah sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertanyakan konsistensi larangan mudik Lebaran 2021. Sultan tak yakin larangan bus, kereta api, pesawat dan kendaraan pribadi beroperasi selama masa mudik Lebaran mulai tanggal 6-17 Mei 2021 mendatang.

"Hanya harapan saya konsisten (larangan mudik) itu dilakukan kalau memang dilarang. Opo iyo (apa iya) pakai mobil pribadi dan sebagainya (dilarang)?" kata Sultan kepada wartawan usai menerima vaksin dosis kedua di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Sleman, Sabtu (10/4).

Sultan mengaku tak yakin aturan tersebut akan konsisten dalam pelaksanaan di lapangan. Karena menurutnya pelaku perjalanan saat pelaksanaan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) saat ini saja tak diperiksa.

Dia menilai larangan ketat mudik tersebut sampai saat ini belum tersosialisasikan sampai ke daerah. Pembagian tugas dari pusat untuk tanggung jawab penjagaan belum turun sampai ke daerah.

"Apakah petugasnya (menjaga perbatasan) dari pusat atau dari daerah kami masih menunggu," kata Sultan.

(sip/ams)