Oknum Anggota KIP Jateng Eks Pegiat HAM Disebut Aniaya Istri

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Sabtu, 10 Apr 2021 00:40 WIB
Poster
Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono)
Semarang -

Seorang mantan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang kini duduk sebagai pejabat publik di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah disebut melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya. Pria berinisial S itu disebut sudah melakukan aksinya dalam kurun waktu 10 tahun.

Sang istri atau korban kini didampingi jaringan peduli perempuan dan anak (JPPA) Jawa Tengah. Koordinator JPPA Jateng, Nihayatul Mukharomah mengatakan KDRT itu sudah terjadi sejak tahun 2010. Terakhir dilakukan akhir Maret 2021.

"Puncaknya adalah di bulan Maret 2021, pelaku melakukan kekerasan lagi. Pelaku menampar pipi kanan korban berkali-kali, memukul kepala korban dengan botol air minum ukuran 800 ml hingga botol tersebut terlempar, mendorong-dorong tubuh korban dan memukul hidung korban sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah yang sangat banyak hingga berceceran di wajah, baju, celana korban, di sofa dan lantai," kata Nihayatul dalam siaran persnya, Jumat (9/4/2021).

"Kejadian tersebut dilakukan di depan kedua anaknya yang masih kecil," imbuhnya.

Ia menegaskan perbuatan S mencoreng institusi negara karena sebagai pejabat publik haruslah memiliki integritas dan moral yang tinggi. Selain itu perbuatan S juga dianggap merendahkan dan melecehkan perempuan.

"Terlebih lagi pelaku adalah orang yang notabene paham hukum dan keberadaannya di Komisi Informasi karena didukung oleh kawan-kawan organisasi gerakan yang memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi. Namun yang ditunjukkan oleh pelaku adalah sebaliknya malah menjadi pelaku pelanggaran HAM itu sendiri. Jauh dari teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat, bahkan sangat merendahkan dan melecehkan perempuan," tegasnya.

JPPA Jateng pun mendesak agar KIP Jateng memeriksa pelaku dan membentuk dewan etik serta segera melaporkan ke KIP pusat. JPPA juga meminta KIP tidak memberikan akses ke publik kepada terlapor, baik sebagai pemutus sengketa, narasumber atau segala aktivitas yang berhubungan dengan publik.

"Merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah," jelas Nihayatul.

Saat dihubungi melalui telepon, Nihayatul menjelaskan S punya latar belakang seorang pejuang HAM yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Namun perbuatannya ternyata bertolak belakang dengan apa yang seharusnya diperjuangkan.

"Dulunya pegiat HAM kemudian sekarang sudah sebagai komisioner di KIP," katanya.

Ia menjelaskan peristiwa KDRT itu mengakibatkan penderitaan dan trauma yang amat berat bagi korban. Bahwa trauma tersebut tidak hanya dialami oleh korban akan tetapi juga pada dua anak yang menyaksikan pemukulan tersebut.

"Korban sekarang masih pemulihan psikologis. Untuk laporan ke polisi belum," ujarnya.

Selanjutnya, tanggapan KIP Jateng...

Selanjutnya
Halaman
1 2 3