Praperadilan Kasus Komentar Negatif ke Gibran Ditolak, Ini Kata Pemohon

Ari Purnomo - detikNews
Selasa, 06 Apr 2021 15:11 WIB
Kuasa hukum LBH Mega Bintang 1997 dan Yayasan Mega Bintang 1997, Muhammad Yusuf, di PN Solo, Selasa (6/4/2021).
Kuasa hukum LBH Mega Bintang 1997 dan Yayasan Mega Bintang 1997, Muhammad Yusuf, di PN Solo, Selasa (6/4/2021). Foto: Ari Purnomo/detikcom
Solo -

Pengadilan Negeri (PN) Solo menolak gugatan praperadilan terkait kasus komentar Arkham Mukmin yang menyinggung jabatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pemohon praperadilan, LBH Mega Bintang 1997 dan Yayasan Mega Bintang 1997, angkat bicara.

"Kita menerima dan sikap kita akan sampaikan selanjutnya," kata salah satu kuasa hukum pemohon, Muhammad Yusuf, kepada wartawan usai persidangan di PN Solo, Selasa (6/4/2021).

Yusuf juga mengatakan bahwa apapun keputusan dari majelis hakim pihaknya akan tetap menghormatinya.

"Kita tetap menghargai keputusan yang sudah disampaikan hari ini," sambungnya.

Sementara mengenai sikap pemohon usai putusan tersebut, Yusuf menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu.

"Untuk sikap kita, nanti akan kita koordinasikan dulu dengan pihak pemohon," ucapnya.

Ditanya mengenai pertimbangan hakim soal tidak adanya legal standing pemohon dalam praperadilan tersebut, Yusuf mengatakan mengenai hal itu sudah disampaikan di dalam persidangan sebelumnya.

"Kalau sikap dari pemohon sudah disampaikan bahwa legal standing jelas sebagaimana ada dalam jawab jinawab," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, hakim tunggal Sunaryanto menolak gugatan praperadilan terkait kasus komentar Arkham Mukmin yang menyinggung jabatan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Sunaryanto menilai pemohon tak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

"Menimbang bahwa sah atau tidaknya penangkapan diatur dalam pasal 77 huruf a KUHAP bahwa Pengadilan Negeri berhak untuk memeriksa dan memutus ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan," urai Sunaryanto di persidangan di PN Solo, Selasa (6/4).

Sunaryanto melanjutkan menimbang bahwa pasal 79 KUHAP menentukan tentang siapa saja yang dapat mengajukan praperadilan, tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan.

"Yang menyebutkan bahwa sah tidaknya penangkapan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya," katanya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya...

Selanjutnya
Halaman
1 2