Buka-bukaan Eks Ketua PD Blora: Mahar Pilkada Rp 600 Juta hingga Duit KLB

Blora -

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Blora Bambang Susilo disebut penggagas acara yang diklaim kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang sebagai korban mahar politik hingga bisa tak mencalonkan diri. Bambang mengaku diminta mahar ratusan juta untuk mendapatkan rekomendasi partainya untuk maju Pilkada Blora.

"Ada, waktu itu memang dimintai mahar politik. Nilainya untuk yang ke resminya saja (untuk parpol) sekitar per kursi (kursi legislatif) Rp 200 juta," kata Bambang Susilo saat ditemui detikcom di Blora, Jumat (12/03/2021).

Bambang merinci hitung-hitungan mahar politik itu lantaran Partai Demokrat memiliki tiga kursi di DPRD Blora. Sehingga untuk maju Pilkada Blora 2020 dia harus menyerahkan total Rp 600 juta untuk mendapatkan dukungan dari partainya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau tiga kursi berarti total Rp 600 juta. Itu belum memberikan ke tambahan yang ke lain-lainnya," terangnya.

Bambang menyebut mahar politik itu sedianya disetorkan ke bendahara DPP Partai Demokrat. Namun, Bambang mengaku sudah pesimistis karena tidak mendapatkan lampu hijau dari DPD Partai Demokrat Jateng maju Pilkada Blora 2020. Sebab, dia tahu rekomendasi partainya sudah diberikan ke calon lain di luar kader, yakni pasangan Dwi Astutiningsih dan Riza Yudha.

"(Uangnya seharusnya disetor) Ke bendahara DPP Partai Demokrat, tapi karena saya belum sampai mewujudkan angka itu, tidak ada komunikasi dengan bendahara. Karena saya yakin, seandainya saat itu saya ada (uang mahar) pun rekomendasi tidak akan diberikan ke saya, meskipun saya adalah kader senior," terangnya.

"Kalaupun saat itu kami sediakan pun percuma, karena rekomendasi Partai Demokrat tidak ke saya. Bahkan Ketua DPD PD Jateng, Rinto Subekti saat itu menyampaikan, kalaupun rekomendasi politik tidak ke Bu Dwi Astutingsih (orang yang menerima rekom politik PD) rekom pun tidak diberikan ke saya, tetapi diberikan kepada calon yang sudah ada. Sudah harga mati saya ini tidak akan direkomendasi oleh Partai Demokrat, partai kami sendiri," ungkap Bambang.

Terlebih, Bambang merasa ikut membesarkan Partai Demokrat di Blora. Dia mengaku sebagai kader berprestasi dan bisa menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Blora periode 2014-2019.

"Saya adalah satu-satunya ketua DPC di Jateng yang pernah memenangkan Pileg dan mendudukkan saya sebagai Ketua DPRD Blora periode 2014-2019, dan itu satu-satunya Ketua DPC di Jateng yang berprestasi adalah saya. Cukup kami sayangkan ketika kami mengurus rekomendasi partai untuk maju di Pilkada, justru rekomendasi partai kami sendiri, Partai Demokrat yang lepas," sesal Bambang.

Merasa kecewa karena tak dianggap partainya sendiri, Bambang pun mengaku mantap mendukung agenda yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut, pekan lalu. Dia juga tak mempersoalkan ketika dipecat Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua DPC Demokrat Blora.

Bambang juga disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang memberikan iming-iming duit agar Ketua DPC di wilayah Jateng menghadiri KLB di Deli Serdang. Namun, dia menampik soal memberikan iming-iming duit untuk menghadiri KLB di Deli Serdang. Dia menyebut KLB di Deli Serdang itu berlangsung tanpa jual beli suara. Jika pun ada uang, menurutnya itu adalah uang pengganti transportasi.

"Mengada-ada! Tidak pernah, saya tidak pernah menawarkan hal demikian (sejumlah uang) kepada mereka. Kalaupun ada itu sifatnya hanya sebagai pengganti transportasi, jumlahnya berapa saya tidak tahu. Karena sampai saat ini saya belum menerima," kata Bambang, Sabtu (6/3) pekan lalu.

Selengkapnya soal pernyataan Bambang Susilo soal mahar politik dan bantahan dari kubu AHY..

Simak video 'Cerita Jhoni Allen Marbun Bertemu SBY Bahas Mahar Politik':

[Gambas:Video 20detik]

Dia juga menyinggung ssalah satu hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat. Bambang menyebut di era Moeldoko sebagai Ketum Demokrat tidak akan ada mahar politik untuk maju Pilkada.

"Hasil KLB salah satunya, di era kepemimpinan Pak Moeldoko, mahar-mahar politik seperti itu dihapus atau dihilangkan. PD akan mendorong kadernya sendiri yang akan maju di Pilkada," ucapnya.

Pengakuan Bambang soal mahar politik ini pun ditepis Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Andi menegaskan tidak ada mahar dalam Partai Demokrat, dan mahar yang dituduhkan terhadap DPP Demorkat hanya klaim dari pihak kubu KLB Deli Serdang semata.

"Nggak ada mahar. Yang ada kenclengan-kenclengan (urunan atau iuran atau sumbangan) saja untuk berbagai macam kegiatan partai," ungkap Andi Mallarangeng kepada wartawan, Kamis (11/3).

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PD Andi Arief. Andi menjelaskan penyebab Bambang gagal maju di Pilkada Blora 2020 karena jumlah kursi PD tak cukup untuk mengajukan paslon sendiri di Pilkada Blora 2020 sehingga partainya minta Bambang untuk mencari koalisi.

"Bohong itu. Yang sebenarnya, saat Bappilu memanggil ketua DPD dan ketua DPC Blora. Bappilu menanyakan, apakah Ketua Blora Bambang yang ingin maju pilkada mendapatkan koalisi? Karena kursi Demokrat hanya 2, perlu 4 tambahan kursi lagi," ungkap Andi Arief saat dimintai konfirmasi, kemarin.

Andi menyebut DPD Demokrat Jateng meminta Bambang mencari koalisi ke Golkar dan Perindo. Namun, kala itu kedua parpol itu enggan memberikan rekomendasi ke Bambang sehingga dia gagal maju Pilkada Blora.

"Singkat kata, Golkar dan Perindo rekomendasi tidak mendukung Bambang. Jadi bukan soal mahar dan lain-lain, tapi karena Bambang sebagai kader tidak mendapat koalisi partai lain," jelas Andi.

Halaman 1 2

Selanjutnya