.webp)
Sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat Klaten menyatakan menolak ikut Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara hari ini. Meskipun mereka mengaku ditawari uang transportasi dan uang saku untuk mengikuti KLB PD tersebut.
"Sebenarnya KLB itu kemarin saya ditawari berangkat ke Medan (Deli Serdang, Sumatera Utara) dengan dijanjikan uang transport dan uang saku. Tapi kita tetap tegak lurus, solid dan loyal dengan kepemimpinan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," kata Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Klaten, Abriyanto Tri Nugroho, saat dihubungi detikcom, Jumat (5/3/2021).
Abriyanto mengklaim tak ada pengurus PD dari Klaten yang berangkat ke KLB di Deli Serdang. Pengurus PD Klaten, katanya, tetap loyal dengan kepemimpinan AHY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tetap loyal dengan kepemimpinan ketua umum. Kami tidak terpengaruh dengan iming-iming uang saku," lanjut Abriyanto.
Abriyanto meyakini, Partai Demokrat bisa besar meskipun sebagai oposisi atau di luar kekuasaan. Apalagi hal itu menurutnya sudah terbukti saat Pemilu 2004.
"Bagaimanapun juga Demokrat bisa besar karena ikon figur SBY. Mendapat dukungan besar dari rakyat waktu Pemilu 2004," pungkas Abriyanto.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Klaten, Kristiadi, menambahkan secara kelembagaan DPC Klaten tidak ada yang berangkat ke KLB di Medan. Sebab KLB menurutnya bukan acara partai.
"Secara kelembagaan kita tidak ada yang berangkat. Sebab itu bukan acara partai Demokrat sehingga tidak ada urgensinya," ungkap Kristiadi pada detikcom, hari ini.
Menurut Kristiadi, pengurus DPC Klaten akan menggelar rapat untuk menyikapi persoalan KLB PD di Deli Serdang hari ini.
"Kita menolak adanya KLB. Kita mendukung hasil kongres ke-5 yang secara aklamasi memutuskan AHY sebagai ketua umum," lanjut Kristiadi.
Pengurus dan kader DPC PD Klaten, tegas Kristiadi, sejauh ini tetap solid mendukung kepengurusan DPP. Sebab itu hasil proses politik yang legal dan sah.
"Kita tetap solid mendukung hasil kongres. Hasil kongres itu merupakan proses politik yang sah dan sesuai aturan," jelas Kristiadi.
Simak video 'KLB di Sumut, Partai Demokrat: KLB Bodong':
