Gudang Penimbun Belasan Ton Pupuk Bersubsidi di Blora Digerebek

Febrian Chandra - detikNews
Rabu, 10 Feb 2021 17:01 WIB
Penggerebekan gudang penimbun pupuk bersubsidi di Blora, Rabu (10/2/2021).
Penggerebekan gudang penimbun pupuk bersubsidi di Blora, Rabu (10/2/2021). (Foto: Febrian Chandra/detikcom)
Blora -

Polisi menggerebek gudang penimbunan pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Belasan ton pupuk bersubsidi di gudang tersebut diamankan polisi.

"Ada 14,95 ton pupuk bersubsidi berbagai jenis yang berhasil diamankan," kata Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas kepada detikcom, Rabu (10/2/2021).

Gudang tersebut berada di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Sebanyak belasan ton pupuk bersubsidi itu terdiri dari 200 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska, 35 sak pupuk bersubsidi jenis TS atau SP36, kemudian 63 sak pupuk bersubsidi jenis urea.

Pupuk tersebut, kata Wiraga, berasal dari Jawa Timur dan dijual kembali di Blora dengan harga di atas ketentuan pemerintah.

Wiraga menjelaskan penggerebekan ini berawal dari laporan warga terkait adanya kegiatan mencurigakan di gudang palawija tersebut.

Polisi telah menetapkan seorang tersangka berinisial N, (50), warga desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. N merupakan pemilik gudang sekaligus pupuk bersubsidi di dalamnya.

Pupuk tersebut sudah berada di dalam gudang itu selama sekitar sepekan. Sejumlah petani di Blora sudah sempat membeli pupuk tersebut.

"Ini masih tahap awal dan kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah ada tersangka lain atau saksi-saksi atau orang yang terlibat dalam kejadian ini," kata Wiraga.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 1 Sub 3 e UU No 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, jo pasal 4 (1) huruf a Perpu No 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan, jo pasal 8 ayat 1 Perpu No 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan jo pasal 2 (1) dan (2) Perpres No 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, jo pasal 30 (2) Permendag RI No 15/M-DAG/PER/4/2013 jo pasal 21 (1) Permendag RI No 15/M-DAG/PER/4/2013, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Tersangka terancam hukuman maksimal 2 tahun penjara.

(sip/ams)