PTKM Mikro Berlaku Besok, Pimpinan DPRD DIY Usul Shelter Isolasi

Pradito Rida Pertana - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 19:15 WIB
Gedung DPRD DIY
Foto: Gedung DPRD DIY (Pradito/detikcom)
Yogyakarta -

Pemberlakuan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai berlaku besok. Pimpinan DPRD DIY mengusulkan agar pemerintah menyediakan tempat Isolasi mandiri (isolman) lebih banyak.

"Lakukan langkah-langkah yang drastis, jangan sama dengan kemarin. Salah satu langkah yang kami usulkan adalah perkuat 3T sekaligus fasilitasi isolasi mandiri bagi warga yang terkonfirmasi positif," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana saat ditemui di Kantor DPRD DIY, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, Senin (8/2/2021).

Huda mengatakan tidak semua warga yang terkonfirmasi positif virus Corona (COVID-19) mampu isolasi mandiri. Selain itu, adanya shelter isolasi mandiri diharapkan mencegah pasien COVID-19 berkeliaran.

"Kenapa? Karena sudah terkonfirmasi positif tidak dapat tempat isolasi mereka kemudian bersebaran di lingkungan, menularkan COVID-19 ke yang lain dan nanti kasusnya tidak turun-turun," ujarnya.

"Oleh karena itu 3T harus sampai ke RT-RT, fasilitasi, yang bisa isolman di rumah ya rekan di RT berikan support dan yang tidak bisa tolong pemerintah daerah fasilitasi shelter isolasi mandiri," imbuhnya.

Dia pun meminta Pemda DIY maksimal untuk menerapkan PTKM mikro, salah satunya dengan memfasilitasi desa untuk menyediakan tempat isolasi mandiri. Hal ini agar tidak ada lagi PTKM lanjutan di DIY.

"Kalau kemudian ada desa mau melakukan itu (sediakan tempat isolman) silakan, tapi tetap kami minta Pemda menyupport anggarannya. Supaya apa? Supaya kita ini yang positif dan negatif bisa terpisahkan, yang positif tidak kemana-mana dan dikelola dengan baik dengan harapan kasus tidak meningkat dan ke depannya kita tidak perlu PTKM lagi," ucapnya.

Untuk diketahui PTKM Yogya bakal digelar pada 9-23 Februari 2021 mendatang. Selama PTKM ini tiap RT akan dibagi berdasarkan zonasi kasus Corona, dan kalurahan diminta untuk menyediakan posko pengawas PTKM untuk screening warga yang keluar-masuk. Untuk sanksi diserahkan ke tiap pemerintah daerah setempat.

(ams/sip)