ADVERTISEMENT

Ingat Lur! PTKM Mikro di Yogya Berlaku Besok, Ini Detailnya

Pradito Rida Pertana - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 16:13 WIB
Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji
Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji (Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom)
Yogyakarta -

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali memperpanjang pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) pada 9-23 Februari. Kebijakan PTKM mikro ini di tingkat RT akan ada zonasi untuk mengukur kasus COVID-19, dan setiap kalurahan wajib memiliki posko untuk memantau pembatasan mobilitas masyarakat saat PTKM.

"Hari ini finalisasi instruksi Gubernur, kemudian sekda kabupaten/kota kita minta agar segera mensosialisasikannya hingga ke tingkat RT/RW," kata Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji saat ditemui di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, Senin(8/2/2021).

Aji mengatakan pada PTKM jilid 3 ini, pihaknya menerapkan sistem zonasi di tingkat RT. Hal ini untuk mengontrol penularan virus Corona atau COVID-19.

"PTKM kemarin umum dan ini lebih ke tingkat RT, dan ini nanti masing-masing RT ada zonasi sendiri-sendiri. Jadi bagi RT yang tidak ada kasus positif maupun berinteraksi dengan kasus positif dalam seminggu terakhir tidak ada dinyatakan zona hijau," ujarnya.

"Tapi kalau dan kasus 1-5 disebut zona kuning, 6-10 zona oranye dan lebih dari 10 itu zona merah. Nah, yang menentukan zona itu konfirmasi positif dan suspek saja. Tidak ada 14 indikator yang biasa dipakai," imbuhnya.

Aji menerangkan tiap zonasi memiliki batas waktu khusus untuk mobilitas warganya. Untuk PTKM mikro kali ini melarang semua aktivitas yang menimbulkan kerumunan.

"Untuk yang zona selain merah itu aktivitasnya yang menimbulkan kerumunan dibatasi sampai pukul 21.00 WIB. Sementara untuk zona merah pukul 20.00 WIB. Pokoknya aktivitas sosial dan ekonomi yang menimbulkan kerumunan," kata Aji.

Dia menerangkan warga yang keluar masuk RT, nantinya diminta melalui proses screening di posko. Hal ini segera disosialisasikan ke RT/RW hingga kalurahan.

"Nanti kan di-screening orang mau keluar masuk mau apa ditanyakan keperluannya. Intinya kalau zona merah jam 21.00 WIB tidak boleh saling kunjung kecuali antar makanan saja," ucapnya

"Untuk itu (mengawasi masyarakat) kita minta supaya di RT/RW, Kalurahan ada poskonya, dan itu wajib ya," lanjutnya.

Dia juga mengizinkan pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan PTKM. Namun, sanksi yang diberikan bukan berupa denda melainkan sanksi sosial.

"Ketua posko kalau kelurahan lurah ya, selama ini dusun desa kelurahan sudah punya satgas jadi tinggal mengefektifkan saja. Yang jelas kita tidak akan minta duit dari yang melanggar, sanksinya sanksi sosial," kata Aji.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB juga bicara soal sanksi pelanggaran PTKM mikro di wilayahnya. Dia menyerahkan keputusan soal sanksi kepada bupati dan wali kota.

"Saya kira nanti kan ada keputusan nganu, keputusan Bupati/Wali Kota, yang membuat (aturan) kan Bupati Wali Kota. Jadi perkara sanksi silakan aja Bupati Wali Kota. Karena kita kan hanya garis besar saja," ujar Sultan kepada wartawan di Bangsal Kepatihan, hari ini.

Selengkapnya soal pembagian zonasi di tingkat RT beserta batas jam mobilitas warga...



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT