Partai Demokrat se-Solo Raya: Lawan Pengkhianat dan Makar!

Tujuh DPC Partai Demokrat di wilayah Solo Raya menyatakan sikap tetap solid di barisan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka menyerukan perlawanan terhadap pengkhianatan dan gerakan makar di internal partai.

Tujuh Ketua DPC Demokrat Solo Raya hadir dalam jumpa pers di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Kamis (4/2/2021). Mereka adalah ketua DPC dari Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Wonogiri, Boyolali dan Sragen.

"Setia dan tunduk, patuh kepada Partai Demokrat dan kepimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, hasil kongres kelima pada 2020 yang dilakukan secara demokratis dan sudah disahkan Kemenkumham," kata Ketua DPC Partai Demokrat Solo, Supriyanto, mewakili tujuh DPC menyatakan sikap.

Supri juga menegaskan tujuh DPC Partai Demokrat tersebut bertekad melawan gerakan makar terhadap kepemimpinan AHY. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat.

"Bertekad melawan seluruh upaya pengkhianatan dan makar serta gerakan inkonstitusional lainnya yang bertentangan dengan AD/ART dan kode etik Partai Demokrat," ujarnya.

Pengurus DPP Demokrat sebelumnya sempat menyebut adanya tawaran Rp 100 juta kepada tiap DPC untuk mendukung kudeta. Namun tujuh DPC Solo Raya mengaku sama sekali tidak pernah bertemu dengan oknum-oknum tersebut.

"Kami tidak pernah mendapatkan tawaran atau lobi-lobi. Bahkan kami tidak pernah berhubungan sama sekali dengan mereka," tegas Supri.

Seperti diketahui, isu kudeta ini pertama kali diungkap oleh Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Ia mendapatkan informasi soal keterlibatan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketum Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon ataupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.