Bupati Karanganyar: Kalau Suruh Milih, Saya Tak Lanjutkan PPKM

Andika Tarmy - detikNews
Kamis, 21 Jan 2021 22:10 WIB
Bupati Karanganyar Juliyatmono, Rabu (22/7/2020).
Bupati Karanganyar Juliyatmono, Rabu (22/7/2020). Foto: Andika Tarmy/detikcom
Karanganyar -

Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Juliyatmono, mengaku belum mendapatkan instruksi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari pemerintah pusat. Yuli, sapaan akrabnya, mengaku lebih memilih untuk tidak memperpanjang PPKM jika memang diperbolehkan untuk memilih.

"Belum ada instruksi untuk perpanjangan (PPKM). Saya belum mendapatkan surat apakah harus diperpanjang atau tidak. Kan mestinya wilayah-wilayah tertentu (saja), tidak boleh harus diberlakukan sama," ujar Yuli ditemui wartawan di kantornya, Kamis (21/1/2021).

Yuli mengatakan, jika diperbolehkan, dirinya memilih untuk tidak melanjutkan PPKM. Menurutnya, lebih efektif jika pemerintah fokus untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa menerapkan disiplin secara personal.

"Kalau suruh memilih, saya memilih tidak melanjutkan PPKM. Kasihan juga masyarakat ini. Justru yang harus terus diedukasi itu disiplin personal, kuncinya kan itu sebetulnya," tegasnya.

Menurut politikus Partai Golkar ini, jika masyarakat tidak memiliki kontrol terhadap diri masing-masing, dirinya meyakini pandemi ini akan sulit berakhir. Yuli mengatakan, seketat apapun aturan yang diterapkan, jika masyarakat tetap abai maka virus akan tetap sulit dikendalikan.

"Seketat apapun aturan kita, kalau masyarakat tidak disiplin, mengabaikan terhadap keselamatan dirinya, ini yang akan justru menyebarkan virus tidak terkendali," terangnya.

Lebih lanjut, Yuli berpendapat bahwa efektivitas PPKM hanya sebatas sosialisasi masif. Sehingga masyarakat bisa lebih tahu tentang COVID-19 dan pencegahannya.

"Jadi PPKM ini kalau dievaluasi lebih kepada memiliki show untuk menyosilasisasi secara serempak bahwa COVID ini ada lho, sudah luar biasa lho penularannya, ayo dicegah. Pencegahannya dengan program PPKM ini," bebernya.

Meski begitu, Yuli mengaku selama ini pihaknya konsisten menerapkan instruksi pemerintah pusat. Dari jam operasional pedagang hingga pelaksanaan hajatan, dilakukan pengawasan secara ketat.

"Saya konsisten untuk disiplin mematuhi perintah. Harus tutup jam 19.00 WIB, oke jam 19.00 WIB, apapun kegiatan itu. Sampai jenis kegiatan hajatan saja betul-betul disiplin, mbanyu mili, tidak boleh ada tempat duduk, tamu langsung pulang," kata Yuli.

Disiplin yang diterapkannya ini, lanjutnya, jika tersosialisasi dengan baik akan bisa menjadi kebiasaan baru masyarakat. Karena menurutnya, kebijakan PPKM tidak mungkin dilakukan terus menerus.

"Karena bersahabat dengan COVID ini kan panjang. Ini nanti tidak mungkin kan setiap saat kita harus PPKM. Masyarakat juga tidak memiliki kepastian, dia menggantungkan nasibnya dari usaha yang dia lakukan, sekecil apapun. Ini yang beresiko, dampak ekonominya," ungkap Yuli.

Yuli melanjutkan, PPKM merupakan perintah pemerintah pusat menyikapi lonjakan COVID-19 yang luar biasa, khususnya di Jawa-Bali. Menurutnya setelah ini diperlukan evaluasi terkait perpanjangan PPKM.

"Setelah ini mesti perlu dievaluasi apakah harus menambah PPKM atau tidak. Kalau saya pribadi suruh memilih, saya memilih tidak melanjutkan PPKM. Biarlah masyarakat kembali melakukan aktivitasnya. Tetap dikontrol dan yang harus dilakukan adalah disiplin personal dan itu harus dilakukan oleh orang per orang," tegas Yuli.

(rih/mbr)