Siap Ikuti Pembatasan Baru Jawa-Bali, Pemda DIY Rapat Bahas Teknisnya Besok

Pradito Rida Pertana - detikNews
Rabu, 06 Jan 2021 16:00 WIB
Proyek revitalisasi kawasan Tugu Yogyakarta dan Jalan Jenderal Sudirman terus dikerjakan. Hingga kini progres revitalisasi telah mencapai 80 persen.
Tugu Pal Putih, salah satu ikon pariwisata di Yogyakarta. (Foto: Pius Erlangga/detikcom)
Yogyakarta -

Pemerintah memutuskan membatasi kegiatan masyarakat mulai tanggal 11-25 Januari 2021 di sebagian Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang termasuk dalam kriteria pembatasan baru mengaku siap melaksanakan perintah pemerintah pusat tersebut.

"Memang seperti yang teman-teman sampaikan tadi bahwa untuk wilayah Jawa Bali terutama itu perlu ada pembatasan pergerakan orang. Yang saya kira hampir sama dengan aturan kita buat pada saat libur Natal dan Tahun Baru, 24 (Desember) sampai tanggal 8 (Januari) tentang pembatasan tempat wisata," kata Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, saat dihubungi wartawan, Rabu (6/1/2021).

"Yang jelas Pemda DIY siap terkait perintah pembatasan itu," lanjut Aji yang mendampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti rapat bersama Presiden Jokowi secara daring tadi.

Aji menyebut pihaknya akan merumuskan teknis pembatasan kegiatan bersama para bupati dan wali kota di DIY. Rapat rencanya bakal digelar besok dan dipimpin Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X.

"Untuk itu dalam rangka merumuskan ini karena diminta memberlakukan pada tanggal 11 sampai dengan 25 Januari. Tapi seperti apa yang akan kita lakukan tentu nanti kita akan bicara dengan Bupati dan wali kota di DIY. Besok pagi Pak Wagub akan memimpin rapat bersama bupati/wali kota, semua akan kita undang rapat," urai Aji.

Aji mengatakan teknis pembatasan kegiatan masyarakat itu akan menyesuaikan situasi dan kondisi di tiap-tiap daerah. Pihaknya juga masih akan berkoordinasi untuk mematangkan teknis pembatasan kegiatan sesuai ketentuan pemerintah pusat.

"Saya kira itu jadi bahan yang disampaikan secara umum tetapi kepala daerah diminta untuk menyesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Yang disampaikan itu jadi acuan untuk dalam rangka menyusun regulasi ada. Tapi tidak semuanya tetapi bisa saja tambahan dari itu," ujarnya.

Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ini, kata Aji, nantinya akan dituangkan dalam surat instruksi. Dalam instruksi tersebut akan mengatur berbagai ketentuan soal pembatasan kegiatan masyarakat.

"Berkaitan dengan pembatasan jumlah pengunjung tidak boleh lebih dari 50 persen, lalu waktu buka waktu tutup juga saya kira ada relevansi. Tempat ibadah kermaian lain juga diupayakan (kapasitas) 50 persen selama 2 minggu," ucap Aji.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mencontohkan di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta hingga Yogyakarta memenuhi kriteria pembatasan tersebut.

Adapun untuk kriteria daerah yang wajib melakukan pembatasan kegiatan yakni:
- tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3%
- tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82%
- tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu 14%
- tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%

Selanjutnya arahan pemerintah pusat soal pembatasan baru di daerah..

Selanjutnya
Halaman
1 2