Jadi Syarat Masuk Kerja, Puluhan Petugas KPPS Klaten Minta Dirapid Tes

Achmad Syauqi - detikNews
Selasa, 22 Des 2020 15:28 WIB
Gedung KPU Klaten
Gedung KPU Klaten (Foto: Achmad Syauqi/detikcom)
Klaten -

Puluhan petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengajukan permintaan untuk di-rapid tes usai Pilkada serentak 2020. Alasannya agar mereka bisa kembali bekerja usai bertugas saat Pilkada.

"Kemarin ada teman-teman KPPS yang mengajukan minta rapid untuk syarat kembali bekerja di instansi atau perusahaan. Sudah kita tindak lanjuti dilaksanakan," kata Ketua KPU Klaten, Kartika Sari Handayani, saat ditemui usai rakor Pokja Satgas COVID-19 Pilkada di Bawaslu Klaten, Selasa (22/12/2020).

Kartika menyebut ada 20 petugas KPPS yang mengajukan rapid tes usai bertugas di Pilkada 2020 lalu. Mereka berasal dari beberapa kecamatan.

"Yang mengajukan sekitar 20 orang. Dari Kecamatan Delanggu, Jatinom dan Prambanan tetapi yang paling banyak dari Prambanan karena banyak pabrik," terangnya.

Kartika melanjutkan, masa jabatan petugas KPPS dan PPK itu berakhir pada 31 Januari 2021. Dari pantauannya, belum ada laporan petugas PPK dan KPPS yang terpapar virus Corona atau COVID-19 usai Pilkada 2020.

"Sampai saat ini pasca Pilkada belum ada laporan yang terpapar dari total 2.550 TPS. Tapi masih kita pantau sebab 14 hari dari coblosan adalah besok pagi," terang Kartika.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkurohman, menambahkan belum ada laporan petugas yang terpapar usai gelaran Pilkada. Total ada 2.550 pengawas TPS-Panwascam dan 401 pengawas desa selama pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 lalu.

"Panwascam dan pengawas TPS tetap kami pantau. Kalau ada gejala kami minta lapor meskipun masa tugas sudah selesai," jelas Arif saat ditemui di kantornya.

Dari hasil monitoring di 26 kecamatan, lanjut Arif, belum ada laporan pengawas tidak berangkat bertugas karena terpapar COVID-19 saat Pilkada kemarin. Dia menyebut ada yang izin, namun karena kepentingan keluarga bukan karena sakit.

"Belum ada laporan dari monitoring di 26 kecamatan. Izin hanya sebentar karena keluarga bukan karena positif COVID dan besok hari terakhir 14 hari dari coblosan semoga tidak ada klaster," ucap Arif.

Terpisah, Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Percepatan Pengendalian COVID-19 Klaten, dokter Cahyono Widodo, juga mengatakan belum ada catatan soal petugas maupun pengawas Pilkada positif Corona usai Pilkada.