.webp)
Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Mada Sukmajati menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan reshuffle menteri yang terjerat korupsi. Mada menilai Jokowi perlu melakukan reshuffle untuk mengembalikan kepercayaan publik usai dua menterinya terjerat KPK.
"Tidak mudah bagi Presiden Jokowi lepas dari belenggu partai. Kepemimpinan beliau akan diuji di reshuffle kali ini, jika tidak, maka akan melahirkan fenomena yang sama, tetap ada korupsi dari para menterinya," kata Mada Sukmajati dalam menanggapi Evaluasi Kinerja Menteri dan Reshuffle Kabinet Jokowi di Penghujung Akhir Tahun seperti disampaikan dalam rilis yang disiarkan UGM, Rabu (16/12/2020).
Mada beralasan para periode pemerintahannya yang kedua, Jokowi dinilai tidak lagi melibatkan partisipasi publik. Hal ini terbukti dari salah satu kebijakan menteri Edhy Prabowo soal ekspor benur yang menjadi kontroversi hingga yang bersangkutan ditangkap KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kesannya Pak Jokowi sudah cenderung meninggalkan energi partisipasi publik, merasa mampu berhadapan sendiri dengan partai politik atau bahkan terintegrasi dengan kekuatan politik," terang dia.
Dua menteri yang ditangkap KPK yakni Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara. Sementara itu, pada periode sebelumnya ada menteri Idrus Marham, dan Imam Nahrawi yang juga dicokok KPK.
Mada menyebut kesamaan keempat menteri ini yakni sama-sama berasal dari partai politik. Mada berpendapat menteri yang berasal dari partai berpotensi melakukan korupsi karena menjadi salah satu sumber pendanaan bagi partainya.
"Sudah menjadi rahasia umum, jabatan kementerian, BUMN dan lembaga, jadi sapi perah untuk sumber pemasukan partai dalam rangka menjalankan organisasi, kampanye dan meningkatkan citra di publik," terangnya.
Mada berpendapat reshuffle untuk mengisi jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Sosial merupakan momentum Jokowi untuk memulihkan kepercayaan publik. Dia pun menyarankan Jokowi juga mempertimbangkan aspek integritas dan bebas dari ikatan parpol untuk memilih menteri barunya.
"Tidak hanya soal kinerja tapi integritas dan politik, karena tidak sepenuhnya menteri bebas dari tekanan politik," ucapnya.
Dia juga menyarankan agar Jokowi kembali melibatkan partisipasi publik untuk mendukung setiap kebijakannya. Hal ini, menurutnya, untuk menghapus stigma Jokowi yang sudah terkonsolidasi oleh oligarki partai.
"Presiden Jokowi perlu membuka diri dengan energi partisipasi publik ketika berhadapan dengan partai politik," pungkasnya.
Simak video 'Aktivis 98 Pendukung Jokowi Dorong Perombakan Besar-besaran':
