Tempuh Jalur Hukum, Warga Solo Lawan Eksekusi Lahan Sriwedari

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Selasa, 15 Des 2020 16:40 WIB
Taman Sriwedari, Solo, Jumat (6/3/2020).
Taman Sriwedari, Solo, Jumat (6/3/2020). Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom
Solo -

Sejumlah warga Kota Solo mengajukan perlawanan hukum terkait sengketa lahan Taman Sriwedari. Mereka melawan rencana eksekusi lahan yang tengah diproses di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Meskipun putusan pengadilan terkait sengketa lahan Sriwedari sudah inkrah, masyarakat mengajukan perlawanan pihak ketiga atau derden verzet. Mereka melawan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FKPPI Solo.

Salah satu pengacara LBH FKPPI Solo, Theo Wahyu Winarto, mengatakan hari ini sidang digelar untuk pertama kalinya. Namun sidang ditunda karena pihak ahli waris tidak seluruhnya hadir.

"Tidak semuanya hadir, sehingga sidang ditunda tanggal 14 Januari 2021," kata Theo saat dijumpai di PN Solo, Selasa (15/12/2020).

Dia menjelaskan pihaknya telah berkonsultasi dengan Pemkot Solo hingga akhirnya mendapatkan surat kuasa untuk melakukan perlawanan pihak ketiga. Dasar perlawanan ini, kata Theo, adalah kepemilikan aset.

Menurutnya, lahan yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan yang pengajuan sebelumnya. Theo menyebut ada dua aset yang seharusnya tidak ikut dieksekusi.

"Yang diajukan oleh ahli waris itu lahan hak pakai (HP) 40 dan 41 seluas 99.000 meter persegi. Tetapi yang akan dieksekusi 108.000 meter persegi," ujar dia.

"Di situ dua aset pemkot yang ikut dieksekusi, padahal dua aset itu tidak pernah diperkarakan. Ada HP 26 bekas RS Mangunjayan dan HP 73 yang dulu bekas Bank Pasar," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum ahli waris Wiryoningrat, Anwar Rachman, mengaku tidak mempermasalahkan adanya proses hukum yang dilakukan. Menurutnya, proses hukum sudah final sehingga tidak bisa dilakukan perlawanan lagi.

"Ini cuma akal-akalan saja. Proses sudah inkrah, artinya sudah tidak ada perlawanan lagi. Jangankan wali kota, presiden pun tidak bisa membatalkan putusan persidangan," katanya.

Seperti diketahui, PN Solo telah mengeluarkan surat penetapan pengosongan lahan Sriwedari kepada Pemkot Solo pada 21 Februari 2020 lalu. Namun seiring adanya wabah COVID-19, proses eksekusi urung dilakukan.

(rih/mbr)