Bawaslu Cek 23 Laporan Dugaan Politik Uang Pilkada di Jateng

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Jumat, 11 Des 2020 20:41 WIB
Ilustrasi Uang Rupiah
Ilustrasi (Foto: Ari Saputra)
Semarang -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menerima laporan 23 kasus dugaan politik uang Pilkada serentak 2020 di Jawa Tengah (Jateng). Pelanggaran itu terjadi sejak masa tenang pada 6 Desember 2020 hingga saat hari pencoblosan.

"(Laporan) Politik uang rata-rata pemberian uang yang jumlahnya bervariasi. Ada yang membagi-bagikan uang dalam amplop, kecuali Kota Magelang unsurnya masih menjanjikan dalam bentuk pembagian kartu penggerak," kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih, saat dihubungi wartawan, Jumat (11/12/2020).

Ana menyebut dugaan pelanggaran itu dilaporkan ke Bawaslu Kota/Kabupaten di enam dari 21 daerah yang menggelar Pilkada 2020 di Jateng. Keenam daerah itu yakni Kota Magelang dengan 2 kasus, Kabupaten Purworejo 1 kasus, Kabupaten Pekalongan 1 kasus, Kabupaten Pemalang 4 kasus, dan Kabupaten Purbalingga 14 kasus.

"Tambahan Kabupaten Kendal 1 kasus," terangnya.

Ana menjelaskan, jika dari penelusuran Bawaslu ternyata terbukti ada politik uang, maka paslon yang bersangkutan akan ditindak sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Saat ini semua (kasus) masih dalam proses penanganan di Bawaslu kabupaten dan kota," ucapnya.

Untuk diketahui, 21 daerah di Jawa Tengah menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Rabu (9/12) lalu. Enam di antaranya diikuti paslon tunggal atau melawan kotak kosong.

(ams/rih)