.webp)
Pasien di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen dan RSUD dr Soeratno Gemolong, gagal menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Sragen, hari ini. Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyebut, meski tenaga medis sudah bersiap, hingga habis waktu tidak ada petugas KPPS yang datang ke dua rumah sakit tersebut.
"Kami minta teman-teman KPU untuk lebih bersiap ya, seperti tadi di rumah sakit petugas KPPS tidak ada yang datang. Di RSUD dr Soehadi tidak ada, di RSUD dr Soeratno juga tidak ada," ujar Yuni, panggilan akrabnya, ditemui detikcom di Ndayu Park, Sragen, Rabu (9/12/2020).
Berdasarkan laporan yang diterima Yuni, seluruh tenaga medis sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima petugas pemungut suara. Karena tidak ada petugas KPPS yang datang, lanjut Yuni, para pasien terpaksa kehilangan hak pilih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dokter perawat sudah siap, tapi petugas nggak ada yang datang. Ini berarti kan ada beberapa (pasien) yang mau menggunakan hak pilihnya tidak bisa karena ketakutan dari petugas," sambungnya.
Yuni mengatakan jumlah pasien yang kehilangan hak pilih berjumlah lebih dari 100 orang. Dirinya menduga, kejadian yang sama juga terjadi di 10 rumah sakit lain di Sragen.
"Padahal di RSUD dr Soehadi saja per hari ini ada 100 pasien. Belum di RSUD dr Soeratno Gemolong saya belum dapat laporan jumlahnya. Yang tadi sudah laporan sama saya dari RS negeri, yang lain belum saya cek. Tapi yang jelas kalo dari sampling dua RS besar di Sragen saja petugas tidak berani, mungkin di tempat lain juga," urainya.
Yuni berharap pihak penyelenggara Pilkada mencarikan solusi agar para pasien tersebut tetap bisa menyalurkan hak pilih. Hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan KPU bagi para pasien isolasi mandiri di Technopark Sragen.
"Mungkin seharusnya dicarikan solusi seperti yang dilakukan di Technopark. Kemarin sudah disimulasi alhamdulillah bisa, tapi di rumah sakit tidak bisa," keluhnya.
Dimintai konfirmasi terpisah, Ketua KPU Sragen, Minarso mengaku belum mendapatkan laporan mengenai para pasien yang gagal menyalurkan hak pilihnya tersebut. Pihaknya mengaku akan melakukan klarifikasi secara berjenjang terkait hal ini.
"Kita baru konsentrasi kepada PPK, PPS dan KPPS. Kami belum mampu pikiran untuk mencari informasi apa yang terjadi di luar. Belum ada laporan seperti itu, kalau ada dugaan satu dua nanti kita klarifikasi secara berjenjang," kata Minarso.
(rih/ams)
