Pandemi COVID-19 membuat Pemkab Brebes melakukan refocusing anggaran. Dampaknya perbaikan infrastruktur yang semula dianggarkan, dibatalkan. Saat ini, setidaknya 18 ruas jalan dan 6 jembatan rusak yang tersebar di 17 kecamatan, tertunda perbaikannya sehingga menyusahkan warga untuk mengaksesnya.
Kabid Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Brebes, Ridho mengatakan kerusakan jalan di sejumlah wilayah memang belum diperbaiki. Pemkab Brebes mengaku belum bisa memperbaiki karena terdampak refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19.
"Sesuai kebijakan dari pusat, Pemkab diminta refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Sehingga berdampak pada semua aspek termasuk pengerjaan pembangunan fisik di DPU," ujar Ridho kepada wartawan, Senin (7/12/2020).
Dampak pandemi Corona, lanjut Ridho, ada beberapa kegiatan yang anggarannya ditarik kembali, misalnya Rp 17 miliar dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat yang ditarik semua karena refocusing. Saat ini, kata Ridho, setidaknya ada 18 ruas jalan dan 6 jembatan rusak yang seharusnya diperbaiki tahun ini namun terpaksa tidak dilakukan karena terdampak refocusing.
"18 ruas jalan dan 6 jembatan di 17 kecamatan dan 5 UPTD," ujarnya.
Kegiatan untuk perbaikan jalan sedikit mendapat angin segar dengan adanya anggaran perubahan 2020 sebesar Rp 170,7 miliar. Namun kata Ridho, anggaran ini belum bisa menangani seluruh kerusakan jalan di Brebes.
"Ada tambahan dari anggaran perubahan Rp 170,7 miliar. Pemerintah akan menggunakan skala prioritas, karena anggaran itu tidak cukup untuk memperbaiki seluruh kerusakan," tambahnya.
Salah satu ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak parah adalah di Kecipir, Kecamatan Losari dan di Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.
"Sudah sejak 2016 lalu jalan ini dibiarkan rusak parah, tetapi hingga saat ini kebijakan dari pemerintah untuk memperbaiki belum ada. Kami sangat berharap, jalan ini diperbaiki karena sudah menyebabkan warga susah, apalagi saat musim hujan," ungkap Jarudin (40), warga Kecipir.
Jalan tersebut selama ini menjadi akses utama warga untuk segala bidang, mulai dari pertanian, pendidikan, usaha warga hingga perdagangan. Sehingga, dengan kondisi jalan yang rusak, aktivitas warga menjadi terhambat.
(mbr/ams)
