Bawaslu Kabupaten Wonogiri memutuskan Camat Giritontro tidak melakukan pelanggaran pidana pemilu saat menghadiri acara konsolidasi PDIP. Tapi, camat itu dianggap melakukan pelanggaran sebagai ASN lantaran tidak netral.
"Pelanggaran pidana tidak terbukti, namun kami tetap memproses kasus itu. Kami menjeratnya dengan peraturan lainnya, yakni peraturan tentang ASN," ungkap Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub kepada wartawan di kantornya, Jumat (27/11/2020).
Ali menerangkan, tindakan dugaan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon tidak terbukti dilakukan Camat Giritontro maupun enam kepala desa lainnya yang ikut hadir pada acara pembukaan konsolidasi di rumah Ketua PAC PDI Perjuangan (PDIP) Kecamatan Giritontro, Senin (23/11) lalu.
Peraturan terkait ini, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, khususnya pasal 71 ayat 1.
"Tapi Camat Giritontro, melanggar UU ASN Nomor 5 Tahun 2004, PP Nomor 42 tahun 2004, dan beberapa peraturan ASN lainnya," terang Ali.
Camat Giritontro, dianggap tidak netral. Ini terbukti ketika Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menggelar beberapa kali rapat. Camat dianggap lebih memilih mendatangi acara partai padahal pada waktu yang sama ada undangan pelantikan KPPS.
"Undangan pembukaan konsolidasi hanya lewat WA, tapi undangan pelantikan bersifat resmi dan tertulis," sebut Ali.
Pihaknya dalam waktu dekat bakal meneruskan keputusan itu untuk diproses ke Komisi ASN. Nantinya Komisi ASN yang akan memberikan rekomendasi maupun bentuk lainnya terkait kasus itu.
Ketidaknetralan juga ditujukan kepada lima kades. Yakni Kades Tlogoharjo, Kades Jatirejo, Kades Pucanganom, Kades Tlogosari, dan Kades Ngargoharjo. Mereka juga tidak terbukti melakukan tindakan pidana pemilu.
"Untuk kades melanggar UU Desa Nomor 6 tahun 2014. Kasus kades akan dikaji dan diteruskan ke Plt Bupati Wonogiri," beber Ali.
