Aksi Demo Tolak FPI di Wonosobo, Massa Orasi dan Bakar Ban

Aksi penolakan terhadap keberadaan Front Pembela Islam (FPI) terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Namun, aksi yang digelar di Plasa Wonosobo ini akhirnya dibubarkan polisi.

Pantauan di lapangan, massa yang tergabung dalam garda masyarakat Wonosobo ini menggelar aksi di Plasa Wonosobo atau berada di sekitar Pasar Induk Wonosobo, Rabu (25/11/2020). Mereka membawa sejumlah poster bergambar Habib Rizieq Syihab dan poster bertuliskan 'Bubarkan FPI= Sampah', 'Rizieq Shihab Sampah Negara'.

Korlap demo yakni Muhammad Kurniyanto mengatakan aksi ini menuntut agar izin FPI tidak diperpanjang. Pasalnya, ia menilai keberadaan FPI meresahkan dan bersifat provokatif.

"Kami meminta agar tidak ada perpanjangan izin FPI. Karena keberadaannya sudah meresahkan masyarakat dan sangat provokatif," ucapnya.

Ia juga mengaku memahami perihal potensi penyebaran virus COVID-19 dengan menggelar demo saat pandemi. Namun, dia mengatakan jika tuntutan ini tidak didengar pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak.

"Menang kerumunan massa ini bisa untuk penyebaran COVID-19. Tetapi jika aspirasi ini tidak didengar kami akan mengerahkan massa yang lebih banyak. Ini baru permulaan," katanya.

Massa aksi juga sempat membakar dua ban bekas. Namun saat api masih menyala, petugas polisi datang dan membubarkan aksi tersebut.

Kapolres Wonosobo AKBP Fannky Sugiharto mengatakan pembubaran aksi tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona.

"Sudah jelas dengan situasi COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, kerumunan-kerumunan atau yang bersifat pengumpulan massa seperti itu tetap akan kami bubarkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Wonosobo," ujarnya saat ditemui di lokasi aksi.

Ia mengaku tidak akan tebang pilih untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski aksi tersebut mendukung langkah TNI/Polri perihal keberadaan FPI namun tetap tidak diperbolehkan membuat kerumunan.

"Apapun bentuknya, meskipun itu mendukung kita, saya terimakasih. Namun demikian undang-undang kesehatan tetap harus kita tegakkan untuk mencegah penyebaran COVID-19," kata dia.