Bawaslu Kabupaten Blora melimpahkan kasus Bupati Blora Djoko Nugroho bagi-bagi bantuan sosial isi kalender dan masker bergambar paslon ke Mendagri. Bawaslu menyebut pemberian sanksi bagi bupati merupakan kewenangan Mendagri.
"Untuk Bupati kami teruskan penanganannya ke Mendagri, sedangkan ASN-nya kita teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sanksi seperti apa kewenangan penuh dari mereka (Mendagri dan KASN)," kata Ketua Bawaslu Blora Lulus Mariyona saat dihubungi detikcom, Minggu (22/11/2020).
Diketahui, Bupati Blora Djoko Nugroho membagikan bantuan sosial kepada korban angin puting beliung di Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Selasa (10/11) lalu. Dalam bungkusan bantuan sosial itu ternyata terdapat kalender dan masker bergambar calon bupati Umi Kulsum yang tak lain adalah istri Djoko.
Lulus mengatakan, hasil pemeriksaan Bawaslu menyimpulkan Djoko melanggar UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain Djoko, lanjut Lulus, ada tiga terlapor lain terkait pembagian bansos Dinas Sosial P3A Blora tersebut. Mereka adalah Camat Randublatung, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Blora, dan seorang simpatisan salah satu paslon Pilkada Blora. Kasus ASN dilimpahkan ke KASN berkaitan pelanggaran UU 5/2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah 42/2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, dan Peraturan Pemerintah 53/2010 tentang disiplin PNS.
"Kami telah lakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu terkait pembagian bantuan sosial korban angin puting beliung di Kutukan, Kecamatan Randublatung. Hasilnya, unsur pidana pemilihan belum terpenuhi dan alat bukti belum cukup. Namun ada pasal lain yang dilanggar, itu yang kita rekomendasikan ke Mendagri dan KASN," jelasnya.
"Sesuai mekanisme penanganan pelanggaran Bawaslu, karena ada dugaan pelanggaran hukum lainnya, Bawaslu Blora rekomendasikan pelanggaran tersebut ke Mendagri untuk Bupati, dan KASN untuk ASN," sambung Lulus.
Halaman berikutnya, klarifikasi Bupati Blora Djoko Nugroho...
