.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memperpanjang masa tanggap darurat terkait peningkatan status Gunung Merapi menjadi Siaga. Status tanggap darurat ini semula berlaku sampai 16 November menjadi 24 November 2020.
"Betul, status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi diperpanjang sampai tanggal 24 November. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi," kata kepala pelaksana BPBD Pemkab Klaten Sip Anwar saat dimintai konfirmasi detikcom di kantor Pemkab Klaten, Selasa (17/11/2020).
Sip menerangkan semula status tanggap darurat di Klaten ditetapkan pada 9-16 November 2020. Namun, diperpanjang sampai Selasa (24/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan diperpanjang kita cari aman. Kalau satu bulan terlalu panjang dan sesuai aturan memang hanya satu pekan," terang Sip.
Sip menuturkan pihaknya juga telah menyiapkan mitigasi bencana jika terjadi erupsi Gunung Merapi. Di antaranya anggaran, logistik, hingga sarana-prasarana yang dibutuhkan.
"Anggaran kita di BTT besarnya mencapai sekitar Rp 120 miliar. Untuk sarana termasuk pakan ternak sudah disiapkan dan bantuan berbagai pihak sudah ada," ucap Sip.
Dia menambahkan BPBD Klaten telah menyiapkan tiga posko. Selain itu warga juga telah dilatih mitigasi bencana sehingga sudah mempunyai standar operating procedure (SOP) yang disepakati jika mengungsi.
"Posko induk ada di pendapa Pemkab, tapi warga juga sudah punya SOP pengungsi yang disepakati bersama sehingga kita siapkan sarana," ucap Sip.
Dia mencontohkan untuk logistik pangan di posko ajun Kecamatan Kemalang, sudah disiapkan dua ton beras. Selain itu, di gudang Dinas Pertanian Klaten juga masih ada cadangan 200 ton.
"Saya rasa untuk logistik dan sarana dan prasarana cukup. Yang luar biasa dukungan dan partisipasi masyarakat terus berdatangan," terangnya.
Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan tempat evakuasi sementara bagi para pengungsi. Setiap shelter juga telah dibuatkan sekat.
"Kalau nanti terjadi erupsi lebih dari lima kilometer ya kita tarik ke tempat evakuasi akhir di shelter. Tapi kita tidak bisa memaksa sebab sudah ada kearifan lokal," pungkas Sip Anwar.
(ams/sip)
