Bawaslu Boyolali Kekurangan Pendaftar Pengawas TPS Gegara Syarat Rapid Test

Ragil Ajiyanto - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 17:05 WIB
Rakor Bawaslu Boyolali, Kamis (22/10/2020).
Rakor Bawaslu Boyolali, Kamis (22/10/2020). (Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom)
Boyolali -

Bawaslu Boyolali kekurangan pendaftar dalam rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Bawaslu sudah memperpanjang masa pendaftaran sebanyak dua kali.

"Kita sudah melakukan perpanjangan dua kali, batas masa pendaftaran. Sampai hari ini masih ada tiga kecamatan yang belum memenuhi syarat pendaftar minimal dua orang per TPS," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Boyolali, Rubiyanto, di sela-sela rapat koordinasi dengan Panwascam se-Kabupaten Boyolali, Kamis (22/10/2020).

Rubiyanto menjelaskan, sampai saat ini masih kekurangan 167 pendaftar untuk 167 TPS di tiga kecamatan. Yaitu Kecamatan Ngemplak, Teras dan Boyolali. Untuk Kecamatan Ngemplak, ada kekurangan 97 TPS yang tersebar di 10 desa. Kemudian Kecamatan Teras di 54 TPS juga di 10 desa. Sedangkan di Kecamatan Boyolali kekurangan minimal pendaftar di 16 TPS dan dua desa yaitu di Desa Winong dan Kelurahan Siswodipuran.

"Di 167 TPS tersebut, sebenarnya sudah ada pendaftarnya, tetapi belum memenuhi minimal dua pendaftar. Sehingga masa pendaftaran kami perpanjang lagi hingga tanggal 26 Oktober," jelasnya.

Tahapan pendaftaran PTPS dibuka tanggal 3 sampai 15 Oktober 2020. Karena belum memenuhi syarat minimal jumlah pendaftar, masa pendaftaran diperpanjang mulai 16 Oktober. Tanggal 20 Oktober kembali diperpanjang lagi untuk kedua kalinya.

"Untuk Pengawas TPS yang kita butuhkan 2.277 sesuai dengan jumlah TPS di Boyolali," imbuhnya.

Menurut dia, masih banyaknya TPS yang belum memenuhi syarat minimal jumlah pendaftar tersebut di antaranya karena masyarakat takut untuk rapid test. Karena rapid test ini menjadi syarat nantinya sebelum mereka bertugas melakukan pengawasan. Hal itu untuk mendeteksi apakah yang bersangkutan terinfeksi virus Corona atau tidak.

"Kesulitannya, beberapa itu masyarakat takut untuk rapid test, karena syaratnya nanti sebelum pengawasan itu harus rapid. Ada alasannya seperti. Hampir di setiap kecamatan yang kesulitan (jumlah pendaftar kurang) itu seperti itu," ungkapnya.

Sementara itu dalam rapat koordinasi dengan jajaran Panwascam tersebut, lanjut dia, untuk melakukan evaluasi kegiatan pengawasan tahapan kampanye. Selain itu juga evaluasi terkait dengan pembentukan Pengawas TPS tersebut.

(rih/sip)