.webp)
Perwakilan pedagang yang biasa berjualan di sekitar Stasiun Klaten mendatangi DPRD Kabupaten Klaten hari ini. Mereka mengadu soal surat dari PT KAI yang akan mengosongkan lahan yang mereka sewa.
"Kita ingin ketemu DPRD berkaitan ada surat PT KAI yang dilayangkan ke kami tentang pengosongan lapak atau kios. Batas waktu cuma 31 Oktober," ungkap salah seorang pedagang, Lilik Tri Jatmiko, pada detikcom usai audiensi di DPRD Klaten, Jumat (16/10/2020).
Menurut Lilik, pedagang yang datang ke DPRD Klaten hari ini merupakan perwakilan dari Paguyuban Perkiosan Stasiun Klaten (Pakistalen). Pedagang resah sebab ada permintaan pengosongan lahan tempat mereka berjualan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sewa per tahun ada yang Rp 1,5 juta sampai Rp 4 juta. Kita sudah lama menempati lahan bahkan sudah ada yang 30 tahun dan digunakan turun-temurun," jelas Lilik.
Lilik menjelaskan lahan itu sudah menjadi tempat mata pencaharian warga sejak lama. Dia mengungkap permintaan pengosongan dan pindah datang tiba-tiba.
"Tiba-tiba diminta pindah. Tidak ada sosialisasi sebelumnya dan alasannya untuk perluasan tiket," ujarnya.
"Di masa pandemi ini mestinya masalah tiket bisa online jangan memindah pedagang. Kalau kita harus pindah waktunya jangan mepet dan harus melihat sisi kemanusiaan," kata Lilik.
Sekretaris Pakistalen, Bambang, menambahkan kedatangan para pedagang ke DPRD Klaten bertujuan untuk mencari solusi. Dia menilai seharusnya ada solusi yang bisa menguntungkan semua pihak.
"Kita minta dicarikan solusi agar semua pihak tidak ada yang dirugikan. Solusi itu penting sebab batas waktu hanya sampai akhir bulan ini," jelas Bambang saat berbincang dengan detikcom di tempat yang sama.
Pantauan detikcom, ada sekitar 20 orang yang ke DPRD Klaten pukul 09.00 WIB. Mereka membawa berbagai poster dan ditemui Ketua Komisi 1 DPRD Klaten, Eko Prasetyo.
Eko mengatakan DPRD Klaten akan berkoordinasi dengan semua anggota DPRD secara kelembagaan. DPRD Klaten juga berjanji akan berkoordinasi dengan PT KAI terkait aduan para pedagang.
"Kita akan koordinasi dengan PT KAI, terutama untuk jangka waktu pengosongan. Apakah nanti PT KAI akan diundang atau DPRD akan ke kantor PT KAI itu belum dipastikan," terang Eko pada wartawan.
Diwawancara terpisah, Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Eko Budiyanto mengatakan lahan yang disewa pedagang itu rencananya digunakan untuk perluasan fasilitas parkir dan lainnya. Perluasan dilakukan untuk menunjang persiapan operasional Kereta Rel Listrik (KRL).
"Perluasan untuk menunjukkan akan beroperasinya KRL. Lahan itu lahan milik PT KAI jadi tidak masalah," ungkap Eko dihubungi detikcom hari ini.
Menurutnya, KRL akan berhenti di Stasiun Klaten, Stasiun Srowot dan Delanggu. Sehingga, kata Eko, kemungkinan akan ada peningkatan aktivitas warga di sekitar stasiun kecil.
"Peningkatan kegiatan masyarakat itu harus ditunjang fasilitas. Mohon masyarakat memahami ini demi kemajuan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara," lanjut Eko.
Rencananya, imbuh Eko, KRL akan diujicobakan bulan November 2020. Di tahap awal baru akan dioperasikan pada rute Yogyakarta-Klaten.
"Nanti rute Yogyakarta-Klaten dulu, setelah itu baru sampai Solo. Jadi sebenarnya masyarakat Klaten diuntungkan karena berada di tengah," pungkas Eko.
(sip/mbr)
