.webp)
Massa dari kalangan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Kota Magelang, Jawa Tengah menggelar demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kota Magelang. Setelah berorasi, massa kini mulai membubarkan diri dan langsung bersih-bersih.
Pantauan di lokasi, Selasa (13/10), massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Kedu #MagelangBergerak2 itu sempat ditemui Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno. Budi menawarkan untuk menemui perwakilan massa Aliansi Rakyat Kedu #MagelangBergerak2 namun ditolak.
"Mohon maaf kami terima (perwakilan massa) di dalam," kata Budi Prayitno kepada massa aksi di lokasi, Selasa (13/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Massa Aliansi Rakyat Kedu #MagelangBergerak2 menolak mengirimkan perwakilan untuk beraudiensi. "Nggak mau," jawab massa kompak.
Setelah mentok, massa lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terpantau massa mulai membubarkan diri pukul 13.00 WIB. Tak hanya bubar, sebagian massa juga memunguti sampah para peserta aksi. Tampak ada sekitar lima plastik hitam besar yang sudah berisi sampah dan mereka letakkan di tepi jalan.
Setelah massa bubar, arus lalu lintas di Jalan Raya Sarwo Edhie Wibowo yang mulanya ditutup pun mulai dibuka. Lalu lintas di sekitar lokasi pun sudah bisa dilewati lagi.
 Massa Aliansi Rakyat Kedu #MagelangBergerak2 menolak Omnibus Law di depan DPRD Kota Magelang, Selasa (13/10/2020). Foto: Eko Susanto/detikcom |
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi mengapresiasi massa Aliansi Rakyat Kedu #MagelangBergerak2 demo dengan tertib. Luthfi dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari ikut memantau jalannya demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ini.
"Kita tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum. Tentu, saya dengan Pangdam ke mana-mana ikut memantau kegiatan ini," kata Luthfi usai memantau demo.
"Dengan harapan masyarakat akan tertib dan patuh hukum karena UU amanat itu harus dilaksanakan. Kalau dia tertib, kita akan memberikan pelayanan yang humanis, tapi kalau itu sudah melanggar hak terkait dengan ketertiban umum, kita tetap akan melakukan penegakan hukum yang jelas dan tegas," sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menyebut pihaknya tidak bisa mengakomodir penolakan massa terkait UU Cipta Kerja. Karena kewenangan ada di pusat.
"Ya salah satu tidak kita bisa menerima, menolak omnibus law itu karena posisi itu sudah ditetapkan DPR RI. DPRD kewenangannya secara lokal, secara daerah bukan ke pusat, ya wilayah kota saja. Ketika bicara Perda kita bisa, minta dicabut atau sebagainya. Ketika itu bicara disana, ranahnya sudah disana, ya kami secara institusi melanggar peraturan perundangan," terangnya.
Meski begitu, pihaknya bakal mengirimkan pernyataan sikap Aliansi Rakyat Kedu #MagelangBergerak2 ke DPR maupun ke Sekretariat Kabinet.
"Hari ini saya minta Sekwan untuk mengirim ke sana, Sekretaris Kabinet sama DPR RI, kirim kesana segera. Buktinya kita sampaikan," sambung Udik, sapaan karibnya.
Sebelumnya diberitakan, massa Aliansi Rakyat Kedu #MagelangBergerak2 mulanya long march dari Jalan Raya Sarwo Edhie Wibowo menuju ke Gedung DPRD Kota Magelang yang jaraknya beberapa ratus meter. Sepanjang jalan massa membentangkan poster menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menyanyikan lagu Indonesia Raya' dan 'Gugur Bunga'.
"Hari ini tunjukkan mahasiswa di Magelang memiliki keresahan bersama. Kita tunjukkan bahwa aksi kita damai, datang atas panggilan hati nurani. Tidak ditunggangi parpol," kata Presiden Mahasiswa Universitas Tidar Mangelang, Buyung saat orasi, tadi.
(ams/sip)
