.webp)
DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut hari pengesahan UU Cipta Kerja sebagai hari berkabung bagi para pekerja. Selain menolak RUU itu, KSPI akan melakukan aksi besar-besaran dan siap ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi seluruh buruh di Yogyakarta menyebut kemarin (hari saat disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI) merupakan hari berkabung bagi buruh," kata Sekjen DPD KSPSI DIY, Irsyad Ade Irawan saat dihubungi detikcom, Selasa (6/10/2020).
Selain itu, dia menilai pengesahan UU Cipta Kerja membuat rakyat kecewa, dan selanjutnya akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, parpol dan DPR RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena pemerintah terbukti lebih mendukung kepada pertumbuhan ekonomi dengan harus menumbalkan hak-hak buruh yang sudah diatur dalam Undang-undang sebelumnya," ujarnya.
Irsyad melanjutkan, pihaknya akan merespons sahnya UU tersebut dengan melakukan aksi turun ke jalan. Aksi tersebut akan berlangsung mulai hari ini hingga puncaknya pada tanggal 8 Oktober di Tugu Pal Putih Yogyakarta.
"Kemudian, langkah yang dilakukan kita akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran serentak di seluruh kota di Indonesia tanggal 8 Oktober. Kita juga akan menggalang kekuatan dengan elemen-elemen masyarakat dan akan buat aksi simultan mulai 6 sampai 8 Oktober," ucapnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan menempuh jalur hukum. Semua itu untuk menolak UU Cipta Kerja.
"Kalau di jalur hukum kita akan segera mengajukan pengujian undang-undang ke MK (Mahkamah Konstitusi) agar MK bisa membatalkan pasal-pasal yang merugikan dan bertentangan dengan UUD," katanya.
