.webp)
Ibrahim Malik (IM) melayangkan gugatan kepada Universitas Islam Indonesia (UII) karena mencabut gelar mahasiswa berprestasi tahun 2015 gegara dugaan pelecehan seksual. Terkait gugatan tersebut, UII akan mengikuti proses hukum yang bergulir.
Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan persiapan ini dipimpin oleh hakim ketua Rahmi Afriza. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, ini tertutup dan hanya diikuti oleh kuasa hukum dari penggugat dan tergugat.
"Gugatan ini terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh rektor UII kepada klien kami IM. Di mana UII mencabut status mahasiswa berprestasi se-universitas tahun 2015," kata kuasa hukum IM, Abdul Hamid, saat ditemui wartawan di PTUN Yogyakarta, Senin (28/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pencabutan status IM tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) rektor UII pada 2 Mei 2020 dan diterima IM pada 21 Mei. Namun, dia menilai keluarnya SK kurang sesuai karena hanya berdasarkan isu yang beredar di medsos.
"Isu itu diinisiasi oleh UII bergerak, UII Story termasuk LBH Yogyakarta. Di mana di situ (isu di medsos) klien kami dituduh telah melakukan pelecehan seksual, dituduh sebagai predator seksual, kekerasan seksual," ucapnya.
Ketika menyeruaknya isu tersebut di medsos, Hamid menyebut IM tengah menyelesaikan studi S2 di Melbourne, Australia. Pihak universitas tempat IM menempuh studi di Melbourne turut mendengar isu tersebut dan melakukan investigasi.
"Dari University Melbourne sudah melakukan investigasi yang dilakukan tim independen. Tim itu dari unsur yang sudah terpercaya, sehingga investigasi itu dilakukan sesuai prosedurnya," ucapnya.
"Nah di situ tim investigasi tidak menemukan sedikit pun yang terkait dengan bahasa sex ataupun yang terkait dengan pelecehan seksual yang dituduhkan. Sehingga diputuskan bahwa tidak ada kesalahan apapun, dan pihak kepolisian dan kejaksaan di Melbourne juga sudah mengeluarkan surat bahwa klien kami tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, pidana, perbuatan kriminal apalagi tuduhan yang sudah dituduhkan di medsos," lanjut Hamid.
Selain itu, dia menilai pencabutan status mahasiswa berprestasi IM tidak seharusnya dilakukan karena IM sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa UII. Mengingat tahun 2016 IM sudah keluar dari UII dan selama ini tidak ada laporan secara hukum dari orang yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual.
"Ini yang menjadi rancu, kenapa? karena belum ada proses hukum, belum ada laporan dan semuanya masih fiktif. LBH juga bilang jika mereka mendapatkan informasi bukan dari para korban langsung tapi hanya dari WA, lewat Facebook antar sesama," katanya.
"Jadi ini yang mendasari IM untuk mengklarifikasi nama baik yang sudah jatuh, hancur selama ini, sehingga klien kami lakukan gugatan karena yang paling pokok adalah putusan SK yang dikeluarkan oleh UII seolah-olah membenarkan tuduhan yang ada di medsos sedangkan tuduhan tersebut belum berdasar sama sekali secara hukum dan belum ada di pihak yang berwajib," imbuhnya.
 Wakil Rektor 3 UII, Rohidin, di PTUN Yogyakarta, Bantul, DIY, Senin (28/9/2020). Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom |
Sementara itu, Wakil Rektor 3 UII, Rohidin mengatakan, bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan IM. Bahkan, pihaknya telah membentuk tim khusus.
"Ya kami itu kan posisinya orang yang tergugat ya. Jadi gugatan ini akan kami hadapi dan kami sudah membentuk tim advokatnya dan kita lihat sajalah prosesnya. Yang jelas kami menghadapi ini dengan serius dan sudah ada tim khusus itu terdiri dari 5 orang, diketuai oleh Nurjihad," kata Rohidin di PTUN Yogyakarta hari ini.
Soal pertimbangan pencabutan status mahasiswa berprestasi IM, Rohidin mengaku karena IM telah menyalahi etis sebagai mahasiswa berprestasi.
"Pertimbangannya lebih tepat ke pertimbangan etis, seorang yang menyandang prestasi itu kan harusnya bersih dari segala isu, dan pertimbangan lain yang diberikan oleh penyintas (dugaan pelecehan seksual IM)," ucapnya.
