Pemkab Magelang Izinkan Tradisi Saparan Digelar, Ini Catatannya

Eko Susanto - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 17:39 WIB
Konferensi pers penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang
Foto: Konferensi pers penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang (Eko Susanto/detikcom)
Magelang -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang mengizinkan tradisi Saparan tetap digelar meski pandemi virus Corona atau COVID-19. Hanya saja, ada sejumlah catatan yang wajib dipatuhi oleh pihak penyelenggara. Apa saja?

"Terkait Saparan, saat ini bulan Suro kira-kira hari ke-20 mungkin hari ini. Jadi memang sebentar lagi, kita akan memasuki Saparan," kata Bupati Magelang Zaenal Arifin saat konferensi pers penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Magelang, Rabu (9/9/2020).

Tradisi Saparan ini biasanya digelar di masing-masing dusun maupun desa-desa. Ketika tradisi Saparan ini biasanya sanak saudara dari luar daerah maupun tetangga berdatangan seperti layaknya Lebaran.

Di masa pandemi Corona ini, Zaenal mengizinkan tradisi Saparan tetap digelar. Hanya saja peserta terbatas dan masyarakat tidak diperbolehkan mengundang sanak saudara.

"Tadi, kami juga berkomunikasi dengan Pak Camat, khususnya yang sering mengadakan Saparan salah satunya di wilayah Kecamatan Ngablak. Jadi ini memang menjadi tradisi, mereka tetap akan mengadakan acara itu, tapi kalau jumlah terbatas. Jadi tidak melakukan atau ngundang-undang, biasanya kan mengundang sanak famili dan sebagainya. Tetapi tradisinya tetap berjalan dalam kondisi jumlah yang terbatas," jelasnya.

Selain itu, penyelenggara kegiatan, kata Zaenal, wajib mengajukan permohonan izin ke gugus tugas di Kabupaten Magelang. Pemberian izin ini pun memperhatikan epidemiologi.

"Jadi, ini menjadi dasar dari gugus tugas inilah nanti yang akan mendasari satu kegiatan itu dilaksanakan atau dilakukan aktivitasnya sesuai dengan usulan kegiatan yang ada di masyarakat," terang Zaenal.

"Jadi gugus tugas tentunya akan memberikan izin mendasari kondisi epidemiologinya di wilayah kesehatan, di sini tetap dari Dinas Kesehatan yang akan memberikan rujukan. Apakah satu kegiatan bisa dikerjakan atau tidak itu mendasarkan kajian epidemiologinya dari Dinas Kesehatan," pungkasnya.

(ams/rih)