.webp)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mematangkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi erupsi Gunung Merapi di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19. Rencana kontingensi ini merupakan gambaran pelaksanaan dan pegangan bersama dalam penanganan erupsi Merapi.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Suar Panjaitan mengatakan, sejak 21 Mei 2018 hingga saat ini status Gunung Merapi masih pada level Waspada, di mana pada level ini telah mengharuskan pembatasan aktivitas manusia pada radius 3 kilometer dari puncak Merapi.
"Kita sudah susun rencana kontingensi yang skenarionya berdasarkan rekomen dari BPPTKG bisa kami sebutkan ini menyangkut 7 desa di 3 kecamatan (di Sleman) yakni Turi, Cangkringan, Pakem," kata Berton Suar Panjaitan saat ditemui wartawan di sela acara pembahasan penanggulangan bencana DIY, di Hotel Pesonna Tugu, Kota Yogyakarta, Selasa (25/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika erupsi Merapi terjadi pada masa pandemi, lanjutnya, maka sedapat mungkin protokol kesehatan tetap harus diterapkan supaya tidak terjadi bencana turunannya. Sehingga saat ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan gladi penangan erupsi Merapi.
"Dalam rencana ini kemudian kita siapkan kita susun sebagai komando di Sleman penanganan Merapi ini. Karena saat situasi seperti sekarang berdampak pada kebutuhan-kebutuhan evakuasi pandemi COVID-19, di mana protokol kesehatan harus diterapkan, misal transportasi untuk evakuasi, lokasi penampungan di barak pengungsian tentu kapasitas barak akan jadi separuhnya saat era pandemi ini," ujarnya.
"Lalu terkait dengan sanitasi air bersih menjadi pertimbangan. Aspek-aspek ini kita simulasikan dan latihkan untuk bisa mempunyai kesiapsiagaan kita berharap merapi menjadi sahabat yang baik bagi kita semua," imbuh Berton.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana menyebut, rencana kontingensi itu adalah rencana yang disusun untuk menghadapi situasi-situasi kedaruratan di Merapi. Di mana rencana kontingensi itu berdasar pada rekomendasi dari BPPTKG terkait dengan bahaya 1,2,3,4,5.
"Nah kita yang dipakai 4 dan 5 yang berdampak pada 3 kecamatan 7 desa, (seperti desa) Donokerto, Wonokerto, Kecamatan Pakem, timur Kecamatan Cangkringan," ucapnya.
"Itu yang kemudian di dalam rencana kontingensi disiapkan hal-hal terkait bagaimana pola komandonya, logistik, di mana barak pengungsian, proses evakuasi seperti apa dan penanganan kelompok rentan seperti apa," lanjut Biwara.
Tonton juga video 'BNPB Minta Ulama-Tokoh Publik Bantu Kampanye soal COVID-19':
