.webp)
Sebanyak 12 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kota Yogyakarta terkejut karena dipecat jelang musyawarah daerah (musda) pada bulan ini. Pencopotan itu dianggap aneh karena tanpa adanya alasan yang jelas dari DPD Golkar Kota Yogyakarta.
Koordinator PK Golkar Kota Yogyakarta, Yugo Saputra menjelaskan, kejanggalan 12 PK Golkar dipecat itu bermula saat beberapa bulan terakhir stempel PK diambil oleh DPD II Golkar Kota Yogyakarta. Hal itu berlanjut dengan kabar pemecatan dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan 12 PK di Kota Yogyakarta, kecuali PK Mergangsan dan Kotagede.
"Kok yang 12 PK diganti Plt, tapi Mergangsan dan Kotagede tidak diganti. Kami seolah melihat arah ini semua demi kepentingan Musda saja bukan kemajuan Partai Golkar," kata Yugo saat jumpa pers di kawasan Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Selasa (18/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, lanjutnya, sebelumnya DPP Golkar sudah mengeluarkan instruksi perpanjangan masa penugasan pengurus dan personalia kabupaten/kota pada 30 April 2020. Oleh karena itu, dia menganggap 12 PK Golkar Kota Yogyakarta dipecat itu menyalahi mekanisme.
"Kebijakan di DPD II Kota Yogya menyalahi mekanisme dalam menentukan personel tanpa melalui rapat pleno. Apalagi struktur organisasi revitalisasi juga aneh karena memasukkan keluarga, anak, istri dan saudara," ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu jawaban dari DPD Partai Golkar DIY yang dinilai sudah mengetahui duduk permasalahan sebenarnya. Selain itu, pihaknya menyatakan siap melakukan aksi protes dan bahkan musda tandingan apabila nantinya tak diundang ke Musda DPD Golkar Kota Yogyakarta.
"Kami akan aksi nanti kalau tidak diundang, karena apa yang terjadi pada kami ini tidak sesuai AD/ART partai dan baru pertama kali sejak Golkar itu ada," ucap Yugo.
