.webp)
"Karena saya punya pendapat lebih baik kebijakan itu yang mendorong masyarakat punya kesadaran. Dan dia sebagai subjek dari kebijakan itu sendiri," ucapnya.
"Jangan Gubernur, Kepala Daerah punya kebijakan memerintah rakyatnya, jangan. Bagaimana tumbuh kesadaran (kalau) jadikan objek masyarakatnya. Selama masih bisa dibuka dialog kenapa harus pakai sanksi. Kita berdialog saja, dialog tidak ada masalah," imbuh Sultan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan instruksi presiden yang memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan terkait virus Corona (COVID-19). Sanksi itu berupa kerja sosial hingga denda administratif.
Hal itu tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia," demikian poin pertama Inpres tersebut.
Instruksi ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur dan kepala daerah.
(mbr/mbr)
