.webp)
"Saya pikir, kalau tidak ada penyeimbang, itu tidak sehat untuk demokrasi. Saya mendorong kotak kosong dalam konteks seperti itu. Jadi ada pihak yang mengkritisi dalam konteks demokrasi," kata Zenzul, sapaannya, saat dihubungi detikcom, Kamis (6/8/2020).
Menurutnya, kondisi perpolitikan di Solo hingga hari ini tampak tidak sehat. Sebab, hampir seluruh partai politik mendukung satu calon. Belum lagi adanya sukarelawan hingga tim yang aktif di media sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sebagai harapan akan adanya aspirasi masyarakat. Kalau saat ini kan sangat oligarkis. Jadi kotak kosong sebagai koreksi. Kalau suara kotak kosong besar, parpol dan elite wajib mengoreksi," kata dia.
Namun dia menegaskan, yang dia lakukan bukan sebagai kampanye golput. Jika betul Gibran melawan kotak kosong, justru dia berharap masyarakat berbondong-bondong ke TPS mencoblos kotak kosong.
"Kalau golput tidak begitu memberi koreksi. Hasilnya tetap jadi. Kalau kotak kosong kan ada perlawanan. Kalau ternyata menang, pilkada harus tunda, batal, harus ada koreksi pada pilkada selanjutnya," katanya.
Pegiat kota lainnya, Andi Setiawan, memiliki pandangan serupa. Bahkan dia menilai kondisi saat ini sudah menunjukkan sistem oligarki dan politik dinasti.
Dosen salah satu perguruan tinggi di Solo itu mengatakan tidak mempermasalahkan sosok Gibran. Namun dia ingin mengkritik sistem demokrasi yang tidak berfungsi baik di Solo.
"Silakan kalau bilang bukan politik dinasti, tetapi faktanya seperti itu, demokrasi semakin formalistik. Bagi saya ini sebuah kemunduran," katanya.
Terkait dukungan untuk kotak kosong, menurutnya, hal tersebut sebagai cara menertawakan tidak berfungsinya sistem demokrasi.
"Sebenarnya bukan kampanye kotak kosong, tetapi ini lebih pada menertawakan demokrasi. Karena pilkada menjadi tidak substansial. Jadi ditertawakan saja," tutupnya.
(rih/mbr)
