Dokumen Ditolak KPU, Bapaslon Independen Purworejo Ajukan Sengketa ke Bawaslu

Rinto Heksantoro - detikNews
Kamis, 30 Jul 2020 17:26 WIB
Bapaslon independen Purworejo Slamet-Suyanto mengajukan sengketa ke Bawaslu
Foto: Bapaslon independen Purworejo Slamet-Suyanto mengajukan sengketa ke Bawaslu. (Rinto Heksantoro/detikcom)
Purworejo -

Bakal pasangan calon (Bapaslon) independen Slamet Riyanto HS dan Suyanto SP mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Purworejo hari ini. Mereka menggugat keputusan KPU Kabupaten Purworejo yang menolak dokumen perbaikan bapaslon tersebut pada Selasa (28/7).

"Kami mengajukan gugatan (sengketa) atas ketidakpuasan keputusan KPU yang menyatakan kami tidak lolos. Kami mencari keadilan karena kami sangat dirugikan, adanya dokumen yang tidak memenuhi syarat sebanyak 10.280 yang menurut kami janggal," kata Slamet Riyanto ketika ditemui detikcom usai mengajukan gugatan ke Bawaslu, Jalan Jendral Sarwo Edhie Wibowo, Sindurjan, Purworejo, Kamis (30/7/2020).

Slamet dan Suyanto merupakan satu-satunya pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Purworejo dari jalur perseorangan.

Untuk diketahui, syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi bapaslon independen yakni 46.096 yang tersebar di minimal 9 kecamatan. Sementara saat verifikasi faktual dan dibahas di rapat pleno KPU, pasangan Slamet-Suyanto hanya memiliki jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 28.312.

Dari jumlah dukungan itu, Slamet-Suyanto masih kekurangan jumlah pendukung sebanyak 17.784 suara. Sesuai aturan KPU, pasangan Slamet-Suyanto yang maju independen harus menyerahkan dua kali lipat jumlah kekurangan dokumen atau 35.568 suara.

Dari tenggang waktu perbaikan, kolaborasi mantan kepala desa itu mengklaim telah menyerahkan 43.020 dukungan. Namun, 10.280 suara di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini membuat mereka gagal mengikuti kontestasi Pilkada Purworejo 2020. Sehingga tersisa 32/740 suara.

"Kami harap nantinya Bawaslu bisa berlaku seadil-adilnya sehingga kami bisa lolos dan maju dalam Pilkada 2020," ujar Slamet.

Sementara itu, staf divisi sengketa Bawaslu Purworejo, Amri Hidayat, mengatakan pengajuan sengketa bisa diajukan tiga hari setelah keputusan KPU yang dituangkan dalam Berita Acara dibacakan. Setelah pengajuan sengketa diregister, nantinya sidang akan digelar selama 12 hari kalender.

"Pengajuan sengketa maksimal tiga hari sejak tanggal 29-30 Juli 2020 dan Senin, 3 Agustus 2020 untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu tidak dihitung karena hari libur. Tapi beda dengan persidangan nanti, setelah pengajuan sengketa diregister kemudian diberi waktu 12 hari kalender dan tanggal merah tetap dihitung, harus selesai sampai sidang putusan," ucap Amri yang menerima rombongan tersebut.

(ams/sip)