Kudatuli Dinilai Sulit Diungkap, Pengamat UGM: Elit Lama Masih Ikut Berkuasa

Kudatuli Dinilai Sulit Diungkap, Pengamat UGM: Elit Lama Masih Ikut Berkuasa

Pradito Rida Pertana - detikNews
Senin, 27 Jul 2020 15:13 WIB
Massa Jaringan Mahasiswa Indonesia melakukan aksi tabur bunga di depan Gedung DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta (22/06/2015). Aksi menolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN karena dianggap terlibat dalam kerusuhan 27 Juli 1996. Agung Pambudhy/Detikcom.
Ilustrasi. (Foto: Agung Pambudhy)
Yogyakarta -

Penyelesaian tragedi penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 atau biasa disebut tragedi Kudatuli, belum menemui titik terang hingga saat ini. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati menilai kasus itu sulit diselesaikan karena sejumlah alasan di baliknya.

Mada mengatakan, peristiwa Kudatuli terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru, saat Indonesia masuk pada transisi menuju era demokratisasi.

"Nah karakter transisi menuju demokrasi kita itu adalah tidak menghilangkan sama sekali elit-elit lama. Misal di kasus beberapa negara Eropa Timur rezim baru hampir semua baru, tidak akomodir rezim lama, beda dengan di Indonesia," kata Mada saat dihubungi detikcom, Senin (27/7/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di mana Indonesia itu karakter transisi menuju demokrasi memadukan antara elit lama dengan elit baru. Sehingga itu sangat menyulitkan bagi pemerintahan untuk periode saat ini untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti kasus Kudatuli," imbuh Mada.

Menurutnya, elit-elit lama masih berkecimpung di dalam rezim saat ini. Terlebih, elit-elit lama menyebar di semua partai dan di jabatan-jabatan publik strategis.

ADVERTISEMENT

"Karena banyak berbagai kepentingan yang kemudian tidak mudah diselesaikan. Karena elit lama yang terlibat dalam kebijakan non demokratis dulu itu, sekarang masih berkuasa, itu menjadi penting untuk dicatat. Karena karakter transisi tidak baru dan justru akomodir elit lama dan elit baru," ujarnya.

Selanjutnya: keuntungan bagi PDIP

Sedangkan bagi PDIP, menurut Mada, tak tuntasnya kasus Kudatuli bisa menjadi keuntungan tersendiri secara politis.

"PDIP sekarang ini mungkin dianggap tidak relevan untuk menuntaskannya. Dianggap sebagai pengingat saat ini, bahwa pernah PDI diintervensi oleh pemerintah, diporak-porandakan," katanya.

"Saya kira itu, kalau tidak tuntas bisa jadi salah satu keuntungan PDI untuk pengingat dan memperkuat legitimasi dan justifikasi untuk eksis dalam sistem politik Indonesia," lanjutnya.

Perlu diketahui bersama, peristiwa Kudatuli yang terjadi tanggal 27 Juli 1996 berupa kerusuhan berdarah pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Rezim Orde Baru saat itu menyebut penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan). Namun sejumlah pihak meyakini ada tangan-tangan lain di balik serangan itu untuk membantu massa pro Soerjadi.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads