DetikNews
Selasa 14 Agustus 2018, 21:22 WIB

Korban Kudatuli Datangi Komnas HAM, Minta Kasus Diusut Tuntas

Nur Azizah - detikNews
Korban Kudatuli Datangi Komnas HAM, Minta Kasus Diusut Tuntas Korban Kudatuli mendatangi kantor Komnas HAM. (Nur Azizah/detikcom)
Jakarta - Korban pelanggaran HAM dalam peristiwa penyerangan kantor DPP PDI 27 Juli 1996 atau Kudatuli Iwan Sanusi menyambangi kantor Komnas HAM. Dia meminta kasus ini diusut hingga tuntas.

"Intinya, kami selaku korban meminta Komnas HAM segera membuka kembali. Makanya kami datang ke sini dengan didampingi oleh pengacara ingin membuat laporan resmi dan meminta Komnas HAM segera membuka kembali kasus ini. Segera adanya penyelidikan, segera diselesaikan. Begitu intinya," kata Iwan saat diwawancarai wartawan setelah bertemu dengan pihak Komnas HAM di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018). Dia datang bersama sejumlah korban lainnya.

Iwan membuat laporan resmi dan berharap penyelidikan kasus Kudatuli dilanjutkan Komnas HAM. Iwan, yang saat itu bertindak sebagai Satgas PDI Jakarta Timur, mengaku sudah berkoordinasi dengan PDIP datang ke Komnas HAM.


"Sudah (berkoordinasi dengan PDIP), karena kita tanggal 26 kemarin didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Hasto, ini melanjutkan pertemuan kemarin. Kami tadi juga diminta kelengkapan berkas-berkas. Kami juga nanti akan datang ke sini lagi buat melengkapi berkas-berkas itu. Sebetulnya sebelum-sebelumnya hanya pengaduan-pengaduan tanpa dilengkapi berkas. Nah, sekarang ini makanya Komnas HAM meminta ada kelengkapan berkas, apa yang dialami waktu kejadian pada waktu itu," ujarnya.

Iwan mengatakan, dirinya dan para korban lainnya berharap ada keadilan dalam kasus ini. Dia ingin Komnas HAM proaktif dan berani mengungkap kebenaran agar pihak-pihak yang terlibat diproses hukum.

"Sebetulnya, kalau bicara kronologi, bagaimana waktu itu ada pembiaran. Karena, bagaimanapun, di situ ada aparat-aparat yang ikut menyerang. Bahkan saya pribadi melihat ada polisi berpakaian lengkap seragam itu ikut melempar (DPP PDI)," ucapnya.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan pihaknya menerima aduan ini. Namun dia meminta agar pengaduannya dilengkapi lagi dengan menyertakan bukti-bukti.

"Di Komnas ini kan peristiwa 27 Juli itu bukan baru. Itu sudah ditangani Komnas sejak 1997. Berkasnya ada. Komnas sudah menyampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Itu kan berproses. Saya sampaikan, kalau ingin mengadu, datanglah pengaduan secara formal, lengkapi berkasnya. Tujuannya apa? Supaya tercatat secara administratif. Dari situ nanti kita coba pilih apa lagi yang bisa kita tangani," ujar Amiruddin.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al RahabKomisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab (Nur Azizah/detikcom)

Menurut Amiruddin, Komnas terus memonitor kasus ini dan mendorong pengungkapannya sejak 1998 dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pihak berwenang. Namun tanggung jawab penyelesaiannya bukan berada di Komnas HAM.

"Begini, orang kan menuntut penyelesaian. Penyelesaian itu kan bukan di Komnas. Komnas itu menjembatani, yang bertanggung jawab melakukan penyelesaian itu bukan kita. Makanya sebenarnya lebih enak kalau kalian tanya ke Presiden kenapa itu nggak selesai. Sikap Komnas untuk kasus ini ya sama seperti kasus yang lain, kita proses sesuai prosedurnya," ucapnya.

"Hal yang dilakukan ya Komnas itu kan lembaga yang memberikan rekomendasi. Sudah rekomendasikan ke pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Selesai tugas Komnas. Tapi apakah peristiwanya terselesaikan secara hukum? Yang menentukan hukum kan pengadilan, bukan Komnas. Nah, orang banyak salah tangkap Komnas yang harus menyelesaikan. Kan nggak ada kewenangan Komnas untuk menyelesaikan. Sama juga dengan kasus ini, itu harus kami baca. Apakah membutuhkan penegakan hukum, kita lihat ada buktinya atau nggak? Ada keterangan baru nggak? Kalau ada, ya kami sampaikan nanti kepada penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini apa? Kalau pidana ya polisi, kan. Nanti kita minta polisi memeriksa orang, kan. Silakan polisi memeriksa orang atau penegak hukum lain, atau yang lebih tinggi dari itu. Nah, nanti kita surati Presiden, memerintahkan aparatur di bawahnya menjalankan proses hukum. Tugas Komnas HAM di situ," paparnya panjang-lebar.


Ditambahkan Amiruddin, bisa saja Komnas HAM memanggil orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus Kudatuli ini. Namun perkara orang yang dipanggil mau datang atau tidak, Komnas HAM tidak bisa memaksa. Karena itu, nantinya jika pihak pelapor sudah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, Komnas HAM akan mempelajari dan mengeluarkan rekomendasi berupa surat.

"Di situ isinya, terhadap peristiwa ini telah ditemukan, kan ada dua peristiwa, satu tentang kantor itu, yang kedua tentang kebakaran wilayah sepanjang Salemba itu kan. Disebutkan ada yang meninggal, ada yang hilang. Terhadap peristiwa ini direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa. Menyampaikan surat rekomendasi itu kepada aparat penegak hukum. Kami kan nggak bisa bikin opini, faktanya apa, datanya apa," ucapnya.
(hri/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed