Sejumlah warga yang terdampak pembangunan Bendung Bener di Purworejo menggeruduk Pengadilan Negeri (PN) Purworejo. Mereka mengawal sidang untuk menuntut ganti rugi yang layak atas tanah mereka yang dijadikan proyek bendungan.
Pantauan detikcom di PN Purworejo, Jl Tentara Pelajar KM 4, Banyuurip, Purworejo, Rabu (22/7/2020), massa datang untuk mengawal jalannya sidang terkait ganti rugi tanah untuk proyek Bendung Bener tersebut. Pihak tergugat dalam sidang ini yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak selaku panitia pengadaan tanah.
Dalam aksi itu, massa membawa seekor ayam jago untuk diberikan kepada pihak PN Purworejo. Ayam itu diberikan sebagai simbol keadilan dalam putusan PN Purworejo yang berpihak kepada warga terdampak.
Sebelumnya PN Purworejo mengabulkan gugatan warga terdampak proyek Bendungan Bener yakni Maksum (62). Hingga saat ini, selain Maksum ada 153 orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo dengan total 175 bidang dan luas sekitar 15 hektare tanah. Sidang gugatan warga ini masih berproses di Pengadilan Negeri Purworejo.
Sementara itu, Koordinator sekaligus pendamping kasus ini, Abdullah membacakan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Putusan kasasi itu menguatkan putusan PN Purworejo yang memenangkan Maksum (62) atas gugatan ganti rugi yang layak.
"Ada dua agenda hari ini, yang pertama mendengarkan pembacaan putusan kasasi itu sendiri, yang kedua menyaksikan proses peradilan gugatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana pengadaan tanah terhadap 153 orang," kata Abdullah ketika ditemui detikcom usai aksi.
Kasasi tersebut diajukan panitia pengadaan tanah proyek Bendungan Bener. Namun, MA menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan PN Purworejo yang memenangkan gugatan Maksum, warga Desa Guntur, Kecamatan Bener.
Dalam gugatan itu, Maksum meminta agar harga tanah yang semula dibayarkan dengan nilai sekitar Rp 59 ribu naik menjadi Rp 440 ribu per meter, sehingga uang ganti rugi yang diterima Maksum bisa mencapai sekitar Rp 134 juta. Saat itu, Maksum hanya menerima uang ganti rugi sekitar Rp 26 juta.
Majelis hakim mengabulkan permohonan Maksum meskipun nilai yang tetapkan hakim dan harus dibayarkan pihak pengadaan tanah tidak penuh seperti yang diharapkan. Salah satu putusan dalam sidang yang digelar Februari 2020 lalu itu, majelis hakim menghukum para termohon keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada pemohon keberatan dengan bentuk uang sejumlah Rp 76.735.938.
Atas hasil putusan sidang dan penolakan kasasi tersebut, massa meminta agar pihak pengadaan tanah bisa bekerja sesuai mekanisme yang benar sehingga tidak merugikan warga. Mereka berharap putusan PN Purworejo bisa kembali berpihak pada warga yang terdampak proyek Bendungan Bener tersebut.
"Ada prosedur yang cacat hukum dalam pengadaan tanah maka harus dibenahi. Putusan dari kasus pak Maksum ini sekaligus bisa menjadi yurisprudensi secara hukum juga pertimbangan moril bagi masyarakat. Masyarakat menghendaki ke depannya cara menghitung kerugian tanah ada variabel lain yang diperhitungkan juga seperti cara yang diterapkan pada tanahnya pak Maksum," jelas Abdullah.
