Psikolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Koentjoro menilai hukuman push up hingga jalan jongkok bagi masyarakat yang kedapatan tidak mengenakan masker atau melanggar protokol kesehatan virus Corona (COVID-19) saat di luar rumah, kurang efektif. Dia menilai sanksi denda lebih efektif menimbulkan rasa jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Tidak efektif (hukuman push up dan jalan jongkok), karena saya melihat itu, maaf ya, versinya versi militer. Padahal militer kan tidak dikehendaki oleh masyarakat kita," kata Koentjoro saat dihubungi detikcom melalui telepon, Senin (13/7/2020).
Selain itu, dia menilai hukuman tersebut terlalu ringan. Sehingga tidak memberi efek bagi pelanggar protokol kesehatan.
"Jadi push up itu satu sisi dianggap ada tiga kelemahan, terlalu ringan, militeristik dan tidak memberikan efek jera," ucapnya.
Oleh karena itu, Koentjoro menyebut pemberian sanksi harus berdampak kepada psikologis pelanggar, yakni mengandung efek jera. Terlebih konteks pelanggaran masyarakat lebih ke masalah norma.
"Adanya aturan harus ada hukumannya kalau yang melanggar, tujuannya apa? Efek jera, nah efek jera yang kita cari. Kalau memang melanggar undang-undang ya hukuman penjara, kalau masalah norma ya denda," katanya.
"Denda, misal Rp 50 ribu, Rp 100 ribu untuk negara. Kalau buat kesalahan lagi, lebih berat lagi. Apalagi sekarang kan situasinya seperti ini, orang jadi mikir-mikir dulu kalau mengeluarkan uang saat pandemi," imbuh Koentjoro.
Dia menambahkan, pemberian sanksi denda sebenarnya untuk memberi esensi knowing to doing. Mengingat saat ini mulai banyak masyarakat yang abai akan protokol kesehatan virus Corona.
"Esensi bukan denda dan push up, tapi esensi saya lebih pada dari knowing ke doing. Karena saya melihat orang-orang itu sebenarnya ngerti kalau harus pakai masker tapi tidak dilakukan, nah itu yang harusnya ditekankan, biar mereka tidak hanya mengetahui tapi menerapkannya," ucapnya.
