.webp)
Tim advokasi Novel Baswedan melaporkan mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Irjen Rudy Heriyanto ke Divisi Propam Polri karena diduga menghilangkan barang bukti di kasus penyiraman air keras. Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai laporan itu bisa jadi bumerang.
Guru Besar Hukum Pidana UGM Eddy OS Hiariej mengatakan pelaporan ke polisi adalah hak setiap warga negara dan polisi harus menerima laporan tersebut. Namun, laporan harus disertai bukti yang valid agar tidak berbalik menjadi kasus pencemaran nama baik.
"Kalau seseorang dijadikan tersangka, harus ada bukti permulaan. Jika seseorang dijadikan tersangka sebelum unsur terpenuhi ini disebut unfair prejudice atau prasangka yang tidak wajar, ini harus dihindari," kata Eddy kepada wartawan di Yogyakarta, Jumat (10/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy menilai, dalam persidangan atas kasus Novel Baswedan telah sesuai dengan prosedur. Hal ini karena materi yang ada sudah lengkap.
"Penyidikan merupakan kewenangan Polri. Ketika berkas diserahkan kepada penuntut umum dan sudah P-21 artinya berkas telah lengkap dan perkara siap untuk disidangkan," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, tim advokasi Novel Baswedan melaporkan mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Irjen Rudy Heriyanto ke Divisi Propam Polri. Rudy dinilai melanggar etik profesi karena diduga menghilangkan barang bukti di kasus penyiraman air keras.
"Pada hari ini, Tim Advokasi Novel Baswedan melaporkan Irjen Rudy Heriyanto selaku mantan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya ke Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik profesi karena menghilangkan barang bukti dalam perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan," kata anggota tim advokasi Novel, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan persnya, Selasa (7/7).
