Djoko Tjandra Dinilai Ejek Hukum RI, Pukat UGM Beri 3 Saran ke Pemerintah

Pradito Rida Pertana - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 16:24 WIB
Buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, membuat KTP elektronik (e-KTP) kurang dari sejam. Terkait hal tersebut, Komisi III DPR RI akan memanggil Dukcapil DKI dan lurah setempat.
Djoko Tjandra. (Foto: 20Detik)
Yogyakarta -

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai tertangkapnya buronan Maria Pauline Lumowa di Serbia harus disusul dengan penangkapan terhadap Djoko Tjandra. Pukat UGM memberikan sejumlah masukan untuk menangkap Djoko Tjandra yang masih buron.

"Ke depan Pemerintah harus kembali membuat satu program yang jelas dengan target jelas untuk memburu para buronan koruptor, dan juga berusaha mengembalikan aset hasil kejahatan mereka," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/7/2020).

"Kalau sudah ditetapkan jadi program pemerintah maka nanti akan dibuat koordinasi antar lembaga yang lebih jelas," imbuhnya.

Zaenur pun mengapresiasi diplomasi Indonesia untuk mengekstradisi pembobol bank BNI senilai Rp 1,7 triliun Maria Pauline Lumowa. Dia pun menyoroti pentingnya koordinasi dalam ekstradisi ini.

"Karena itu penting sekali untuk membuat koordinasi yang jelas tadi, karena problem dasar terkait menangani koruptor yang kabur ke luar negeri adalah koordinasi," ucapnya.

Zaenur lalu menyinggung kasus Djoko Tjandra yang licin bak belut. Menurutnya buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali itu sudah mengejek sistem hukum di Indonesia.

"Menurut saya Djoko Tjandra mengejek sistem hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia, dan itu sangat menghina. Karena itu perlu ditindaklanjuti dengan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah," imbuh Zaenur.

Zaenur melihat ada tiga hal yang membuat Djoko Tjandra dengan mudah keluar masuk Indonesia. Pertama, tidak adanya program memburu para tersangka maupun narapidana korupsi.

"Jadi penyebab pertamanya memang karena tidak ada program dari Pemerintah untuk memburu para terduga pelaku kejahatan ini. Jadi tidak ada target dari Pemerintah untuk memburu mereka," katanya.

"Bisa dilihat misalnya dari sudah tidak lagi dimasukkan red notice Interpol. Ini menunjukkan sampai sekarang tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari negara untuk memburu para buron dalam kasus-kasus besar khususnya kasus korupsi," lanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2